Kedonganan Dukung Penghentian Penyetoran Dana Pemberdayaan LPD

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menegaskan sikap untuk menolak penyetoran dana pemberdayaan sebesar 5% dari keuntungan masing-masing Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sikap ini sudah dinyatakan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa saat menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) LPD Desa Adat Pecatu beberapa waktu lalu. LPD Desa Adat Kedonganan mendukung sikap Pemkab Badung itu.

“Sikap responsif Pemkab Badung ini sangat kami apresiasi. Sikap Pemkab Badung ini sejalan dengan era baru LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat yang dipayungi hukum adat Bali sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM),” kata Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, di sela-sela kegiatan jalan santai serangkaian HUT ke-26 LPD Kedonganan dan perayaan tahun baru 2017 di Kedonganan, Sabtu (31/12).

I Ketut Madra

Langkah menghentikan penyetoran dana pemberdayaan LPD itu dinilai tepat karena kenyataannya selama ini dana pemberdayaan yang disetorkan LPD-LPD tidak jelas pemanfaatannya dan tidak dipertanggungjawabkan secara transparan. Karena alasan itulah, kata Madra, banyak LPD di Badung selama ini memilih tidak menyetorkan dana pemberdayaan LPD.

Madra berharap agar Pemkab Badung menjalankan fungsi pengayomannya dengan mendorong pembentukan sistem keuangan adat Bali sebagaimana perintah UU LKM. Langkah ini sudah diawali oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dengan mengeluarkan Pararem LPD Bali serta membentuk Dewan LPD Bali.

LPD Kedonganan, kata Madra, sudah merespons UU LKM dan Pararem LPD Bali itu dengan membuat Pararem Desa Adat Kedonganan tentang LPD Kedonganan. Pararem khusus ini sudah rampung dan mulai tahun 2017 ini disosialisasikan kepada krama Desa Adat Kedonganan dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Pararem ini memiliki fungsi strategis dalam memberdayakan keberadaan budaya, ekonomi, masyarakat adat yang dijiwai Agama Hindu di Desa Adat Kedonganan,” kata Madra.

Menurut Madra, pararem tersebut secara utuh memberikan ruang bagi peran LPD Kedonganan di tengah-tengah masyarakat adat Kedonganan. Pararem mengatur visi misi, asas dan juga tata kelola LPD Kedonganan. “Jika sebelumnya LPD Kedonganan melayani simpan pinjam, dengan ditetapkannya pararem ini, LPD Kedonganan menjalankan fungsi pengelolaan aset desa adat, meningkatkan usaha krama adat dan usaha yg dimiliki desa adat,” jelas Madra.

Bahkan, LPD Kedonganan juga mengembangkan konsep bagi hasil bagi krama yang ingin atau berniat membuka usaha, baik yang memiliki modal maupun tidak. “Ini konsep pengembangan LPD ke depan. Apalagi potensi desa sangat strategis untuk dikembangkan, baik agraris maupun perikanan. Dalam pararem, semua itu diberikan ruang khusus,” ucapnya.

Bendesa Adat Kedonganan, Ketut Puja menegaskan, dalam awig-awig atau pararem, LPD Kedonganan masuk sebagai usaha desa adat dengan tujuan memperkuat eksistensi desa adat untuk mendukung konsep Tri Hita Karana. “Kami mengucapkan terima kasih, 26 tahun LPD Kedonganan sudah banyak menjalankan program di desa adat. Kini, dengan adanya pararem khusus, berarti sudah mematuhi UU No 1 Tahun 2013. Desa Adat Kedonganan bersama tim Samas Consultant sudah merampungkan Pararem LPD Kedonganan. Bahkan, kami sudah membentuk badan pengawas di masing-masing banjar dan sosialisasi tentang pararem akan segera dilaksanakan pada tahun 2017,” tegas Puja. (b.)