Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki landasan konstitusional...

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 bersamaan dengan diakuinya dan dihormatinya keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. UU LKM yang mengakui dan menegaskan LPD diatur hukum adat merupakan penegasan atas UUD 1945. Karena itu, jika Pemprov Bali ingin membuat Perda LPD, seyogyanya hanya sebatas mengakui bukan mengatur operasional.

Pandangan Dewa Palguna ini dikemukakan saat berbicara dalam semiloka dengan tema “Penguatan Adat dan Budaya Bali Melalui Peningkatan Peran dan Kedudukan LPD Pasca-UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM” di Denpasar, 26 Agustus 2016. Semiloka digelar Forum Pemerhati Ekonomi Adat Bali (FPEAB) dan diikuti para pengurus LPD, tokoh adat, pemerhati adat dan LPD, unsur pemerintah dan berbagai pihak terkait.

I Dewa Gede Palguna (sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id)
Menurut Dewa Palguna, pengakuan terhadap LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat diberikan oleh konstitusi secara implisit dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, pengakuan dan penghormatan itu diberikan secara eksplisit. Itu sebabnya, menurut Dewa Palguna, keberadaan LPD diturunkan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, sudah tepat jika UU LKM mengecualikan keberlakuan UU LKM terhadap LPD.

“Pasal 39 ayat (3) UU LKM tidak dapat ditafsirkan selain sebagaimana yang tertulis secara tegas dalam rumusan itu,” kata Dewa Palguna.

Namun, Dewa Palguna tetap menganggap peran pemerintah daerah provinsi tetap dibutuhkan, misalnya dengan membuat perda. Tapi, Dewa Palguna menegaskan perda itu lebih bersifat sebagai rekognisi atau penegasan akan keberadaan LPD, bukan mengatur hal-hal yang bersifat operasional yang berada dalam domain hukum adat yang berlaku di masing-masing desa adat/pakraman itu.

“Mengapa provinsi, karena desa adat/pakraman itu wilayahnya tidak selalu dibatasi oleh wilayah administratif satu kabupaten/kota. Perda provinsi yang bersifat rekognisi itu dibutuhkan sebab berkaitan dengan ‘pembuktian’ syarat ‘diatur dalam undang-undang’,” kata Dewa Palguna.


Menurut Dewa Palguna, prinsip desa mawa cara dalam hukum adat Bali tetap berpegang teguh pada prinsip negara mawa tata, sebagaimana tercermin dalam syarat “tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, otonomi desa adat (desa pakraman) dalam “membuat” dan memberlakukan hukum adatnya sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diberlakukan Negara. Otonomi desa adat (desa pakraman) tidak berarti bahwa ia memiliki kedaulatan. Satu-satunya kedaulatan dalam negara kesatuan ada pada Negara. (b.)

COMMENTS

BLOGGER

SLOKA BALI$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/PALING DICARI$type=one

Nama

Bale Bengong,8,BALI ADVERTORIAL,25,Bali Aga,7,BALI FIGUR,20,Bali Hari Suci,7,Bali Herbal,3,Bali Hijau,2,Bali Iloe,60,BALI JANI,265,Bali Merawat Bumi,1,Bali Merenung,6,BALI MITOLOGI,2,BALI OPINI,12,Bali Pariwara,12,Bali Pujangga,1,Bali Pustaka,3,Bali Realita,2,Bali Sastra,1,Bali Simbol,2,Bali Spiritual,5,Bali Tempat Suci,2,Bali Terkini,5,Bali Tradisi,163,Bali Unik,3,BALI WISATA,15,BALINESIA,1,Boga Bali,2,Buda Wage Kelawu,3,Buku Bali,6,Cakepan,6,Cerpen,4,Desa Mawacara,21,Dewasa Ayu,6,Dresta Bali,13,EKONOMI,1,Hari Soma Ribek,2,Keto Kone,4,Legenda Bali,3,Nyama Braya,12,Oka Rusmini,2,POLITIK,6,Puisi,4,Rerahinan,1,Sarwa Prani,4,SASULUH,4,Segara Giri,13,SEMETON,4,Sima Dresta,27,Sloka Bali,11,Timpal,10,Ulasan,3,Wali Bali,16,Widya Pataka,5,Wija Kasawur,4,WISATA DESA,5,Wisata Kuliner,1,
ltr
item
balisaja.com - Bernas dan khas Bali: Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui
Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui
https://4.bp.blogspot.com/-EH92n-QDWYk/V-l5l146xKI/AAAAAAAAAIw/135iHdQA7mULZOCN0DZ-NJpWnsnrm8ZZwCLcB/s640/I%2BDewa%2BGede%2BPalguna.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EH92n-QDWYk/V-l5l146xKI/AAAAAAAAAIw/135iHdQA7mULZOCN0DZ-NJpWnsnrm8ZZwCLcB/s72-c/I%2BDewa%2BGede%2BPalguna.jpg
balisaja.com - Bernas dan khas Bali
https://www.balisaja.com/2016/09/hakim-mk-lpd-diatur-hukum-adat-perda.html
https://www.balisaja.com/
https://www.balisaja.com/
https://www.balisaja.com/2016/09/hakim-mk-lpd-diatur-hukum-adat-perda.html
true
7771212736280013593
UTF-8
Loaded All Posts Mohon maaf, tidak ditemukan artikel yang cocok LIHAT SEMUA Baca Lengkap Balas Batalkan Balasan HAPUS Oleh BERANDA HALAMAN ARTIKEL LIHAT SEMUA Disarankan untuk Anda LABEL ARSIP TELUSURI SEMUA ARTIKEL Mohon maaf, tidak ada artikel yang sesuai pencarian Anda Kembali ke Beranda Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content