Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki landasan konstitusional...

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 bersamaan dengan diakuinya dan dihormatinya keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. UU LKM yang mengakui dan menegaskan LPD diatur hukum adat merupakan penegasan atas UUD 1945. Karena itu, jika Pemprov Bali ingin membuat Perda LPD, seyogyanya hanya sebatas mengakui bukan mengatur operasional.

Pandangan Dewa Palguna ini dikemukakan saat berbicara dalam semiloka dengan tema “Penguatan Adat dan Budaya Bali Melalui Peningkatan Peran dan Kedudukan LPD Pasca-UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM” di Denpasar, 26 Agustus 2016. Semiloka digelar Forum Pemerhati Ekonomi Adat Bali (FPEAB) dan diikuti para pengurus LPD, tokoh adat, pemerhati adat dan LPD, unsur pemerintah dan berbagai pihak terkait.

I Dewa Gede Palguna (sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id)
Menurut Dewa Palguna, pengakuan terhadap LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat diberikan oleh konstitusi secara implisit dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, pengakuan dan penghormatan itu diberikan secara eksplisit. Itu sebabnya, menurut Dewa Palguna, keberadaan LPD diturunkan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, sudah tepat jika UU LKM mengecualikan keberlakuan UU LKM terhadap LPD.

“Pasal 39 ayat (3) UU LKM tidak dapat ditafsirkan selain sebagaimana yang tertulis secara tegas dalam rumusan itu,” kata Dewa Palguna.

Namun, Dewa Palguna tetap menganggap peran pemerintah daerah provinsi tetap dibutuhkan, misalnya dengan membuat perda. Tapi, Dewa Palguna menegaskan perda itu lebih bersifat sebagai rekognisi atau penegasan akan keberadaan LPD, bukan mengatur hal-hal yang bersifat operasional yang berada dalam domain hukum adat yang berlaku di masing-masing desa adat/pakraman itu.

“Mengapa provinsi, karena desa adat/pakraman itu wilayahnya tidak selalu dibatasi oleh wilayah administratif satu kabupaten/kota. Perda provinsi yang bersifat rekognisi itu dibutuhkan sebab berkaitan dengan ‘pembuktian’ syarat ‘diatur dalam undang-undang’,” kata Dewa Palguna.


Menurut Dewa Palguna, prinsip desa mawa cara dalam hukum adat Bali tetap berpegang teguh pada prinsip negara mawa tata, sebagaimana tercermin dalam syarat “tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, otonomi desa adat (desa pakraman) dalam “membuat” dan memberlakukan hukum adatnya sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diberlakukan Negara. Otonomi desa adat (desa pakraman) tidak berarti bahwa ia memiliki kedaulatan. Satu-satunya kedaulatan dalam negara kesatuan ada pada Negara. (b.)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

Bale Bengong,21,BALI ADVERTORIAL,25,Bali Aga,7,BALI FIGUR,8,Bali Hari Suci,3,Bali Hijau,2,Bali Iloe,59,BALI JANI,266,Bali Kui,18,Bali Lango,2,BALI OPINI,8,Bali Pariwara,12,Bali Pustaka,3,Bali Realita,2,Bali Sastra,1,Bali Spiritual,3,Bali Terkini,5,Bali Tradisi,147,Bali Unik,2,BALI WISATA,12,BALINESIA,1,Balu Kui,1,Boga Bali,3,Buda Wage Kelawu,2,Cakepan,6,Cerpen,4,Desa Mawacara,21,Dewasa Ayu,9,Dresta Bali,16,EKONOMI,1,Hari Soma Ribek,2,Keto Kone,4,Legenda Bali,2,Nak Bali,25,Nyama Braya,14,POLITIK,6,Puisi,4,Rerahinan,10,Resensi,5,Sarwa Prani,7,SASULUH,7,Segara Giri,17,Sima Dresta,27,Sloka Bali,12,Ulasan,5,Wali Bali,15,WISATA DESA,4,
ltr
item
balisaja.com - Bernas dan khas Bali: Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui
Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui
https://4.bp.blogspot.com/-EH92n-QDWYk/V-l5l146xKI/AAAAAAAAAIw/135iHdQA7mULZOCN0DZ-NJpWnsnrm8ZZwCLcB/s640/I%2BDewa%2BGede%2BPalguna.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EH92n-QDWYk/V-l5l146xKI/AAAAAAAAAIw/135iHdQA7mULZOCN0DZ-NJpWnsnrm8ZZwCLcB/s72-c/I%2BDewa%2BGede%2BPalguna.jpg
balisaja.com - Bernas dan khas Bali
https://www.balisaja.com/2016/09/hakim-mk-lpd-diatur-hukum-adat-perda.html
https://www.balisaja.com/
https://www.balisaja.com/
https://www.balisaja.com/2016/09/hakim-mk-lpd-diatur-hukum-adat-perda.html
true
7771212736280013593
UTF-8
Loaded All Posts Artikel Tidak Ditemukan TAMPILKAN SEMUANYA Selengkapnya Balas Batalkan Balasan Hapus Oleh Beranda HALAMAN ARTIKEL Lihat Seluruhnya REKOMENDASI UNTUK ANDA LABEL ARSIP TELUSURI SEMUA ARTIKEL Artikel yang Anda Cari Tidak Ditemukan Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu Lebih dari 5 minggu lalu Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content