FIB Unud Menapak Jejak Pelarangan Buku di Indonesia

Orang boleh saja menyepelekan karya fiksi karena kandungan imajinatifnya. Namun, kenyataan sejarah menunjukkan buku-buku yang pernah dilara...

Orang boleh saja menyepelekan karya fiksi karena kandungan imajinatifnya. Namun, kenyataan sejarah menunjukkan buku-buku yang pernah dilarang, termasuk di Indonesia, umumnya merupakan karya fiksi. Ini menunjukkan karya fiksi lebih dahsyat dari fakta dalam mengkritik kekuasaan.

Pandangan ini dikemukakan dosen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unversitas Udayana, Maria Matildis Banda saat menjadi narasumber dalam sesi dialog di sela-sela pameran buku-buku yang pernah dilarang pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, Jumat (23/9). Pameran digelar serangkaian perayaan HUT ke-58 FIB dan Badan Kekeluargaan (BK) FIB ke-35.

Pameran buku-buku terlarang di FIB Unud. (balisaja.com/sujaya)

Menurut Maria, karya fiksi, terutama novel, bukan saja mengenai tokoh, alur dan alur, tetapi juga membawa perasaan, roh dan jiwa.

“Karya fiksi memiliki kelebihan dari karya faktual karena mampu menyentuh rasa pembaca. Karya fiksi membawa rasa kehidupan, rasa sejarah. Ini yang jauh lebih kuat dampaknya,” kata Maria.

Sastra, imbuh Maria, tidak hanya mampu memasuki pikiran manusia, tetapi juga perasaannya. Manusia tidak hanya digerakkan oleh pikiran, tapi justru yang jauh lebih kuat mempengaruhi sikap dan tindakan manusia yakni perasaan.

Pramoedya Ananta Toer, salah seorang pengarang yang karya-karyanya sering dilarang beredar, awalnya ingin menulis sejarah Indonesia. Namun, dia lebih memilih menulis novel daripada karya eksplanatif.

“Kalau menulis sejarah secara eksplanatif, mungkin yang bisa tersampaikan hanya tahun dan catatan peristiwa. Tapi, kalau menggunakan novel, perasaan sedih dan pedih ikut bisa tersampaikan,” beber Maria.

Aspek rasa dalam karya fiksi itu kemudian memasuki pikiran dan perasaan pembaca. Karena kemampuannya memasuki pikiran dan perasaan manusia itulah, novel seringkali ditakuti kekuasaan. Novel dianggap mengganggu kelanggengan kekuasaan.

“Alasan pelarangan buku umumnya karena dianggap mengganggu stabilitas masyarakat. Itu artinya, fiksi menjadi oposisi yang kuat bagi kekuasaan,” kata Maria yang juga seorang novelis ini.

Dosen Sastra Inggris FIB Unud, Wayan Resen menambahkan adanya pelarangan terhadap buku-buku karya fiksi sudah menunjukkan betapa pentingnya karya sastra dalam kehidupan. Pelarangan buku yang didominasi karya-karya fiksi juga menunjukkan fungsi sosial karya sastra dalam relasinya dengan kekuasaan.

Sepanjang sejarah Indonesia, pelarangan buku terjadi di masa Orde Lama, Orde Baru, juga Orde Reformasi. Pelarangan buku paling banyak terjadi pada masa Orde Baru.

“Setidaknya ada 200 lebih judul buku yang pernah dilarang pada masa Orde Baru,” ungkap Maria.

Maria yang juga panitia HUT BKFIB Unud menjelaskan pameran buku-buku yang pernah dilarang sejak masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi digelar untuk mengingat dan merefleksi kasus pelarangan buku yang pernah terjadi. Buku-buku yang dipamerkan merupakan koleksi seorang kolektor yang tinggal di Jakarta. Buku-buku itu dipinjamkan untuk dipamerkan dengan maksud mengingatkan civitas kampus Universitas Udayana dan masyarakat umum mengenai kasus pelarangan buku dalam sejarah Indonesia.

“Pameran ini semata-mata untuk tujuan akademik. Sebagai masyarakat akademik, kita perlu mengetahui dan mendiskusikan pelarangan buku ini sehingga tidak sampai terulang lagi,” kata Maria. (b.)