Perlu Dirumuskan, Etika Fotografer Budaya Bali

Sebuah panduan etika memotret kegiatan dan ritual budaya Bali bagi para fotografer perlu segera dibuat. Hal ini penting agar aktivitas para fotografer mengambil gambar tidak malah mengganggu ritual yang disakralkan serta tidak menimbulkan ketersinggungan masyarakat Bali selaku pendukung kebudayaan itu. Hal ini disepakati dalam diskusi fotografi yang digelar serangkaian HUT ke-228 Kota Denpasar di Rumah Budaya Penggak Men Mersi, Denpasar, Kamis (25/2).

Diskusi ini dihadiri para fotografer yang biasa mendokumentasikan kegiatan dan ritual budaya Bali, Majelis Madya Desa Pakraman Kota Denpasar, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), akademisi, budayawan dan para peminat fotografi. Diskusi yang dipandu Made Bayu Pramana ini dibuka Kabag Humas Pemkot Denpasar, IB Rahoela mewakili Walikota.

Made Widnyana Sudibya (kiri) dan AA Andi Sucirta (tengah) dalam diskusi Etika Fotografer Budaya Bali
di Penggak Men Mersi Denpasar, Kamis (25/2).

“Ini sebagai langkah awal untuk merancang sebuah rumusan etika fotografi budaya dengan melibatkan komponen di bidangnya. Misalnya, kita membuat buku saku untuk para fotografer,” kata Made Bayu Pramana.

Salah seorang pembicara, AA Andi Sucirta mengungkapkan seringkali para fotografer tidak melakukan pendekatan secara mendalam ketika mengambil objek sakral, seperti pelaksanaan ritual di sejumlah tempat di Bali. “Seorang fotografer yang ingin mendokumentasikan agenda ritual budaya, bukan aktrasi budaya, seharusnya memiliki penguasaan fotografi dengan baik. Subjek yang kita foto itu penting dan memiliki nilai, sehingga harus diketahui dengan melakukan riset terlebih dahulu. Banyak fotografer justru menggangap remeh hal ini,” ucapnya.

Saat melakukan pemotretan ritual budaya Bali, sebaiknya fotografer melakukan pendekatan dengan pemilik atau yang berwenang. Lebih dalam lagi melakukan riset sehingga seorang fotografer benar-benar paham apa yang difoto. Andi Sucirta juga menyinggung publikasi atas hasil dokumentasi di media sosial semestinya fotografer memahami asas manfaatnya, bukan asal mempublikasikan.

Pembicara lain, Made Widnyana Sudibia mengungkapkan kasus etika fotografer sudah beberapa kali terjadi. Widnyana Sudibya yang puluhan tahun mendokumentasikan berbagai agenda ritual kebudayaan Bali ini menuturkan suasana di zaman yang berbeda, yaitu era analog dan era digital, era kesepian dan era hiru pikuk. Di saat teknologi berkembang seperti sekarang, justru para fotografer jarang sekali melakukan proses pengenalan atas apa yang akan didokumentasikan.

Menurut pengalaman Widnyana, ada hal-hal yang memang harus dipahami seorang fotografer sehingga bisa mengambil momen-momen yang memang sakral namun diperbolehan untuk difoto. “Itu semua dilihat dari perilaku fotografernya, kedekatan kita memahami kegiatan ritual,” ucapnya seraya menyebutkan fotografer tak ubahnya seperti seorang jurnalis yang bekerja berlandaskan konsep peliputan 5W + 1H.

Ia menyarankan, seorang fotografer berkenalan dengan subjek foto, orangnya, pengurus adatnya, berbincang dengan mereka dan berusaha mengetahui prosesinya.  “Tidak mesti motret ritual sedekat subjeknya. Dengan segerombolan fotografer menyerbu objek, apa jadinya, jelas akan ada ketersinggungan. Kalau toh demikian ketika motret sepak bola, apakah mesti langsung ke tengah lapangan bola motret, kan tidak?” selorohnya.

Salah seorang fotografer peserta diskusi, Iwan Darmawan menambahkan perlu ada konsep memecah objek dalam memotret kegiatan ritual budaya Bali. Artinya, awak fotografer tak perlu lagi saling menunjukkan egonya, menyasar objek yang sama tetapi terkadang saling merahasiakan. “Masih banyak objek ritual yang bisa digali. Bukan saja satu objek yang sama kemudian dikeroyok beramai-ramai. Yang terjadi malah saling bersinggungan. Para fotografer harus bisa menemukan hal-hal yang baru,” saran Iwan.

Perwakilan Majelis Madya Kota Denpasar A.A Sudarsana mengapresiasi diskusi tentang etika fotografer ini. Pihaknya siap dilibatkan diri untuk ikut memberi sumbangsih pikiran merancang rumusan etika fotografer dalam mendokumentasikan kegiatan ritual.

“Kami sangat membutuhkan dokumentasi, sebagai kepentingan edukasi, pembangunan dan pemberdayaan, namun ada aturan dan etika. Nah, ini yang kita minta, agar para fotografer bisa mematuhi aturan yang ada di setiap desa adat,” katanya. (b.)

Teks dan foto: I Made Radheya