Melacak Watak Beringas Orang Bali

Kasus bentrokan berdarah antarormas Kamis (17/12) kembali mengundang tanya, mengapa orang Bali bisa bertindak beringas, anarkis? Artikel ini mencoba melacaknya dari sumber-sumber sejarah Bali.

Bentrok berdarah antara dua organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bali, Laskar Bali dan Baladika Bali, Kamis (17/12) di Kerobokan, Badung dan Denpasar yang menewaskan empat orang, tak lagi sebatas mengundang keprihatinan, melainkan memunculkan kegeraman sekaligus kekhawatiran di kalangan masyarakat Bali. Pasalnya, kasus bentrokan semacam ini sudah berkali-kali terjadi. Penyelesaian secara simultan antara proses hukum dan penandatanganan ikrar perdamaian sudah kerap ditempuh. Kenyataannya, kasus serupa terus berulang.

Karena itu, bisa dimaklumi, jika di media sosial begitu kencang berembus desakan agar pemerintah daerah, terutama Gubernur Bali, bertindak tegas, jelas dan tuntas. Desakan yang seharusnya direspons nyata oleh pemerintah. Lantaran memang begitulah fungsi pemerintah, menghadirkan Negara secara nyata di tengah-tengah problematika rakyat, mencegah berkembangnya hukum rimba. Ungkapan yang begitu populer kini: Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok anarkis.

Orang Bali dalam suatu pementasan.

Di luar langkah represif dan preventif, Pemerintah Bali seyogyanya juga melakukan refleksi kultural atas fenomena bentrokan antarormas yang kebetulan melibatkan sesama orang Bali itu. Banyak kalangan kini merasa heran, mengapa orang Bali begitu beringas, bahkan dengan sesamanya sendiri. Pasalnya, selama ini, manusia Bali tercitrakan sebagai etnis yang ramah, hangat, ulet, dan penuh daya kreativitas. Senyatanya pun, orang Bali dibesarkan dalam kultur agraris dan komunal yang begitu mementingkan harmoni tinimbang konflik. Gubernur Mangku Pastika, tatkala masih menjabat Kapolda Bali pun pernah melontarkan keheranan yang sama tatkala mengomentasi kasus orang Bali menyerang dan merusak rumah sesama orang Bali hanya gara-gara masalah adat.

Namun, Geoffrey Robinson, sejarawan dari Universitas Calfornia, Los Angeles pernah mengemukakan hasil penelitian menarik mengenai sisi tersembunyi di balik citra elok manusia Bali. Menurut Robinson, citra orang Bali yang harmonis itu dikonstruksi para pelancong Barat untuk tujuan mempromosikan pariwisata Bali. Citra positif ini kemudian dilanjutkan pemerintah Orde Lama, Orde Baru dan mencoba dipertahankan di era Reformasi ini. Seperti ditulis dalam buku Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, Robinson menemukan fakta, Bali juga memiliki sisi buram.

Dalam catatan Robinson, wajah buram Bali itu terpampang nyata pada abad ke-19. Kala itu intrik politik dan perang saudara tiada henti berkecamuk di pulau mungil ini. Konflik antarkerajaan tiada henti berbiak, bahkan termasuk konflik di dalam kerajaan sendiri.

Yang agak mengejutkan, sejumlah pelancong asing yang pernah ke Bali pada abad ke-19 memandang orang Bali jauh dari kesan periang, artistik, bahagia dan cinta damai. Sebaliknya, orang Bali digambarkan sebagai orang yang kasar, berangasan, cepat naik darah dan tak bisa dipercaya. Seorang pelancong Belanda yang mengunjungi pulau ini pada tahun 1800 menggambarkan orang Bali sebagai rakyat yang ganas, liar, khianat dan suka berkelahi.

Satu watak beringas manusia Bali yang sempat tercatat dalam jejak sejarah yakni kebiasaan majejarah dan amuk. Kedua kebiasaan ini banyak disebut-sebut dalam sumber Belanda. Lekkerkerker misalnya mencatat pada bulan September 1830 terjadi kebakaran di perkampungan Cina di Kuta. Ribuan orang-orang Bali menyerbu rumah-rumah yang terbakar itu. Kedatangan mereka bukannya memberikan pertolongan, tetapi malah menjarah barang-barang orang-orang Cina itu. Sampai-sampai raja memerintahkan warga Kuta untuk mengembalikan barang-barang yang dijarah. Namun, warga tidak mau mengembalikannya.

Perihal perbuatan amuk bisa diketahui juga dari laporan Dubois. Pada tahun 1825-1830 saat kedatangan utusan Belanda, Kapten J.S. Wetters, sedang ramai-ramainya pengiriman calon-calon serdadu yang diambil dari para budak. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Saat itulah, seorang budak mengamuk, berbuat kalap lantaran Kapten Wetters melarang sang budak mengajak  istrinya ikut serta.

Sikap beringas dalam wujud penyerangan terhadap penduduk desa lain juga banyak tercatat dalam sumber-sumber prasasti pada masa Bali Kuno. Sebagaimana termuat dalam Prasasti Cempaga C yang dikeluarkan Raja Bhatara Sri Mahaguru pada tahun 1264 Saka, penduduk Desa Tumpuhyang menyerang Desa Cempaga yang merupakan desa tetangganya. Penyerangan itu disertai dengan tindakan merampok, menawan dan membunuh penduduk Desa Cempaga. Karena tidak mampu menghadapi serangan penduduk Desa Tumpuhyang, penduduk Desa Cempaga pun pergi ke desa-desa lain menyelamatkan diri.

Aksi serupa juga dilakukan penduduk Desa Baturaya yang merampas dan menduduki sebagian wilayah Desa Tumbu. Seperti dimuat dalam Prasasti Tumbu yang juga dikeluarkan Raja Bhatara Mahaguru tahun 1247 Saka, pendudukan ini juga disertai dengan pembakaran rumah, perampokan dan pembunuhan. Prasasti Sembiran A I juga memuat tentang penyerangan yang kerap dialami Desa Julah.

Fakta ini memperjelas bahwa aksi kekerasan memang memiliki jejak masa silam di tengah-tengah kehidupan manusia Bali. Bahkan, ini yang amat ironis, keberingasan itu amat kerap dilakukan terhadap nyama Bali sendiri.

Citra keras, ganas dan liar ini pula yang membuat diincarnya orang-orang Bali untuk dijadikan tentara kolonial. Pengalaman tiga kali pertempuran dengan pasukan kerajaan-kerajaan Bali pada paruh abad ke-19 memberi pelajaran Belanda bahwa orang Bali sebagai lawan militer yang paling tangguh yang pernah dihadapi tentara kolonial Belanda di Hindia Belanda.

Dalam cara pandang sosiologi modern, kekerasan dan premanisme biasanya tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apalagi jika pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan pemerataan justru membiakkan kesenjangan sosial yang amat menganga. Kompetisi di lapangan ekonomi berlangsung tidak seimbang dan bahkan tidak sehat. Di tengah iklim yang tak sehat semacam itu, ideologi kekerasan memang mendapatkan lahan yang subur. Sejumlah daerah di Indonesia sudah pernah mengalami ini, di antaranya Jakarta dan Medan.

Karena itu, dibutuhkan rekayasa sosial yang menyentuh permasalahan paling dasar problematika sosial yang tengah dihadapi masyarakat Bali. Selain mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mengurangi jurang kesenjangan sosial, aspek budaya masyarakat Bali juga patut diperhatikan secara sungguh-sungguh. Aspek budaya bukan semata dalam pengertian melestarikan tradisi, apalagi sebatas seni atau semata-mata ajaran agama, tetapi ikhtiar terus-menerus membangun interaksi sosial-kemasyarakatan yang dilandasi kesadaran memuliakan kemanusiaan dan merawat peradaban. Dan, sungguh pula upaya semacam ini, selain membutuhkan ketegasan dan keberanian, juga menghendaki keteladanan para pemimpin, contoh nyata para penguasa. Bukan malah sebaliknya, menjadi bagian dari masalah membiaknya kekerasan. (b.)

Teks dan foto: Ketut Jagra