Dalam Tradisi Bali, Warisan Itu Kewajiban Dulu Baru Hak

Begini tradisi Bali memandang warisan. Kewajiban dulu, baru hak.

Warisan sejak lama ditanggapi secara salah kaprah. Tatkala mendengar kata warisan, yang terlintas di pikiran orang umumnya berupa hak yang didapat dari orang tua atau leluhurnya. Karena identik dengan hak, tak jarang warisan kemudian memicu konflik dengan sesama saudara. Bahkan, pernah terbetik kabar seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan hanya untuk mendapatkan hak warisan. Hubungan kekerabatan bahkan hubungan darah pun hancur gara-gara masalah warisan.

“Padahal, dalam tradisi Bali, warisan bukan semata-mata hak,” kata tokoh masyarakat Pecatu, I Ketut Giriarta.

I Ketut Giriarta (balisaja.com/istimewa)

Menurut Giriarta, hal pertama dan utama dalam warisan justru tanggung jawab. Warisan adalah kewajiban yang dilimpahkan kepada generasi penerus sebagai upaya menjaga eksistensi keluarga. Tanggung jawab umumnya bersifat sosial, kultural dan spiritual, seperti merawat orang tua dengan kasih sayang, menggelar upacara penguburan, pengabenan dan ngelinggihang dewa hyang, serta melanjutkan tugas-tugas memelihara dan menggelar aci atau upacara di pura.

Sadar akan beban yang ditimpakan kepada generasi penerus, para leluhur memberikan hak pengelolaan terhadap aset turun-temurun yang dimiliki. Pengelolaan aset itu digunakan untuk menopang berbagai tanggung jawab yang dibebankan kepada generasi kini.

“Di Bali muncul istilah ngewaris. Istilah ini tidak serta-merta berarti menghaki segala hal yang dimiliki orang tua. Istilah ngewaris mengandung pengertian melanjutkan,” kata Giriarta.

Warisan, menurut Giriarta, bukan untuk dijual, tetapi dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Ini sejalan dengan konsep heritage atau warisan budaya yang maknanya juga melanjutkan tanggung jawab merawat atau menjaga.

Dalam adat Bali, imbuh Ketua LPD Pecatu ini, warisan baru dikelola setelah orang tua meninggal dan berbagai upacara pembersihan dan penyucian sudah selesai dilakukan. Termasuk juga telah menyelesaikan berbagai utang-utang yang dimiliki orang tua semasa hidup, baik utang secara sekala maupun secara niskala. Utang sekala misalnya berupa pinjaman pada pihak-pihak tertentu mesti diselesaikan dulu agar nama baik orang tua tetap terjaga. Utang niskala menyangkut janji atau kaul yang pernah dilontarkan orang tua tetapi belum sempat ditunaikan semasa hidupnya.

Karena itu, mereka yang menerima warisan selayaknya tidak serta-merta menyambutnya dengan girang. Penerima warisan sesungguhnya sedang menerima beban tanggung jawab yang berat. Jika seseorang tidak bisa mengemban tanggung jawabnya itu, hak warisannya juga gugur.

“Itu sebabnya, mereka yang telah keluar dari keluarga atau berpindah agama, dalam hukum adat Bali tidak berhak menerima warisan,” ungkap Giriarta.

Beban yang lebih berat lagi, penerima warisan harus bisa menjaga warisan yang diterima tetap bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Jika ini tak bisa dilakukan, dia akan tercatat sebagai pewaris yang gagal. (b.)