Kesetaraan Gender Laki-Perempuan ala Tenganan Pagringsingan

Setiap kali memperingati Hari Kartini yang jatuh saban 21 April, suara tentang kesetaraan gender senantiasa menyelusup. Kaum hawa itu tidak saja menuntut adanya perlakuan yang tidak berbeda dengan kaum adam, tetapi juga mengharapkan kaum perempuan juga berperan secara lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan.

Di Bali, meski tak sekencang di tempat lain, suara yang menghendaki adanya kesetaraan gender juga mengemuka. Tak sedikit yang berpandangan adat Bali kurang bersahabat dengan prinsip kesetaraan gender. Kalangan tokoh adat Bali tentu saja menampik pandangan itu. Mereka pun menunjukkan sejauh mana tradisi Bali memuliakan kedudukan perempuan.

Namun, terlepas dari berbagai tudingan miring terhadap adat Bali, salah satu desa Bali Aga yang cukup terkenal di Karangasem, Bali Timur, Desa Tenganan Pagringsingan sejak lama memberikan penghormatan terhadap kaum perempuan. Tradisi di desa yang juga menjadi objek wisata unggulan ini sejak berabad-abad silam menganut prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Setidaknya hal itulah yang tampak dalam hal tradisi pembagian warisan, larangan hidup berpoligami bagi kaum laki-lakinya serta penunjukan kaum perempuan sebagai Tu Genah yang diberi kewenangan memimpin ritual pernikahan warga.

(Baca: Tenganan Pagringsingan yang Teguh Menjaga Tradisi)

Desa Tenganan Pagringsingan menganut sistem pewarisan parental. Baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris yang sama. Tak ada pembedaan. Warisan diberikan dengan sistem pembagian yang adil. Warisan dibagi setelah dipotong biaya upacara orangtuanya yang meninggal. Sementara rumah yang ditinggalkan akan menjadi hak dari anak yang terkecil. Yang diwarisi itu bukan saja harta benda. Kalau orangtuanya itu memiliki utang, mereka juga harus menanggungnya.

Jika satu keluarga tidak dikaruniai keturunan atau camput, harta kekayaannya akan di-daut (diambil) oleh desa. Selanjutnya desa yang akan mengurus harta kekayaannya. Kekayan yang berasal dari pihak laki-laki akan diberikan kepada pihak laki-laki dan kekayaan yang berasal dari pihak perempuan akan diberikan kepada pihak perempuan.

(Baca: Belajar Adil Membagi Warisan Ala Tenganan Pagringsingan)

Perlindungan terhadap kaum perempuan juga diberikan lewat larangan berpoligami bagi kaum laki-lakinya. Di desa yang menjadi objek wisata andalan ini pun para lelakinya dilarang rakus terhadap perempuan. Cukup satu saja, tidak boleh lebih.

Pantangan ngemaduang (berpoligami) itu secara ketat diberlakukan bagi warga yang berstatus sebagai krama desa. Krama desa merupakan kelompok warga utama di desa yang memiliki hak untuk mengikuti pasangkepan (rapat) di Bale Agung. Merekalah yang berhak mengambil keputusan terhadap perkembangan desa. Begitu lelaki yang berstatus sebagai krama desa itu mengambil istri lagi, keanggotaan desa adatnya gugur.

(Baca: Tradisi Unik Tenganan Pagringsingan: Berpoligami Pantang, Cerai pun Dilarang)

Penghormatan terhadap kaum perempuan juga terlihat dari keharusan seorang krama desa memiliki istri. Jika cerai, maka statusnya sebagai krama langsung diturunkan. Masih ada lagi pantangan lainnya bagi warga Tenganan dalam hal perkawinan yakni tidak boleh cerai. Bila dalam perjalanan sepasang suami istri sampai cerai, status krama desanya juga dicabut dan masuk sebagai krama gumi pulangan. Pasalnya, syarat menjadi krama desa haruslah bersuami istri, harus berpasangan (bulu-angkep).

Perempuan tua Tenganan Pegeringsingan yang sudah tidak mengalami menstruasi lagi ditunjuk sebagai Tu Genah. Tu Genah ini semacam pemimpin ritual yang diberi kewenangan memimpin upacara pernikahan warga.

Begitulah Tenganan Pagringsingan yang diam-diam menampik tudingan yang menyebutkan tradisi Bali tak bersahabat dengan hak-hak perempuan. (b.)

Teks dan Foto: Ketut Jagra