Teks: I Made Sujaya
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 membiakkan kekhawatiran banyak kalangan
usaha, termasuk di Bali. Mengantisipasi era baru dalam dunia perdagangan di
kalangan Negara-negara ASEAN itu, Bali mesti memperkuat sumber daya manusia
(SDM) sekaligus menyiapkan infrastruktur. Pandangan ini disampaikan sejumlah
anggota DPRD Bali dalam beberapa kesempatan berbeda.
 |
| Orang Bali berjualan kuliner |
Anggota Fraksi Partai Demokrat,
Nengah Tamba menyatakan era perdagangan
bebas di satu sisi bisa mendatangkan berkah, tapi sisi lain juga merugikan.
Menurutnya, dari sisi konsumen, hal ini tentu menguntungkan, tapi dari sisi
produksi bisa merugikan. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia (SDM) Bali
kalah bersaing. Sementara pihak luar sudah siap bersaing dengan segala hal.
Barang-barang luar diproduksi dengan biaya sangat murah dan kualitasnya juga
terjamin.
Ia mengajak semua pihak
mengantisipasi MEA ini. Antisipasi harus dilakukan sedini mungkin dan masyarakat
Bali jangan sampai terkejut dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN. Ia mendesak
Pemprov untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi MEA. Antisipasi
itu berupa sosialiasi kepada masyarakat dan meyiapkan regulasi untuk
memproteksi usaha lokal. Tamba mengharapkan pemerintah memberikan perlindungan
terhadap UKM di Bali. Seperti apa bentuk perlindungan itu, mesti dirumuskan
bersama para pakar dan ahli terkait.
“Apakah MEA itu artinya sudah
sebebas-bebasnya. Apakah ada produk barang tertentu yang dibatasi? Semua itu
perlu pembahsan bersama agar tidak merugikan Bali,” kata Tamba.
Tamba menilai perlu aturan
pemerintah yang mengatur perannya sendiri dan pihak swasta. Apa yang perlu
dijaga dan apa yang perlu diantisipasi. Jangan sampai menjadi bom waktu yang
siap meledak di Indonesia. “Contohnya transportasi kura-kura yang masuk ke Bali
dengan pemodal asing. Nantinya mereka bisa bebas di Bali,” katanya.
Menurut Tamba, kalau tidak
secepatnya diambil langkah-langkah antisipasi, akan berpotensi memukul
psikologis masyarakat Bali. Masyarakat Bali bisa shock, apalagi kalau Bali tidak siap.
Hal senada dikemukakan rekannya sesame
anggota Fraksi Partai Demokrat, I Wayan Adnyana. Berbicara mewakili Fraksi
Partai Demokrat saat sidang paripurna DPRD Bali, Masuknya MEA, Senin, 11
Agustus 2014, Adnyana mendesak pemerintah provinsi menata dan menyusun
infrastruktur sebagai sarana untuk menyikapi MEA yang akan dimulai akhir tahun
2015.
"Kami menyarankan Gubernur
Bali Made Mangku Pastika untuk menata dan menyusun infrastruktur sebagai sarana
untuk menyikapi MEA di semua sektor dengan menyiapkan peraturan-peraturan untuk
memproteksi atau melindungi sektor-sektor yang lemah, seperti pertanian,
industri kerajinan rumah tangga, jasa konstruksi, jasa pariwisata dan
lainnya," kata Adnyana.
Ia mengharapkan masyarakat Bali
meningkatkan profesionalisme diri sesuai dengan bidangnya untuk mengatasi
persaingan global, sehingga tidak tertinggal dan hanya berperan sebagai penonton
di daerah sendiri. Caranya, mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
"Oleh karena itu perlu
membuka wawasan, komunikasi dan informasi untuk produksi agar mampu menekan
biaya-biaya yang tidak diperlukan, begitu juga mengembangkan desain dan hak
cipta serta memanfaatkan media promosi," katanya. (b.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar