Teks dan Foto: I Made Sujaya
Kinerja
Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika sepanjang tahun 2013 mendapat sorotan
tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Banyak program dan
target yang dirancang, tidak terealisasi. Namun, dalam Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Gubernur Mangku Pastika pada 11
April 2014 lalu seolah-olah Bali melampaui capaian rata-rata nasional. Padahal
kenyataannya banyak target yang tidak tercapai.
![]() |
I Made Mangku Pastika |
Penilaian
Dewan ini terungkap dalam rekomendasi yang disampaikan DPRD Bali dalam rapat
paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, AA Ngurah Oka Ratmadi, Jumat (16/5).
Rekomendasi dibacakan Ketua Panja Pembahas LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun
Anggaran 2013, Gede Kusuma Putra.
Hal
pertama yang disoroti Dewan, yakni adanya sisa lebih penggunaan anggaran
(silpa) lebih dari 1,1 trilyun. Silpa ini berasal dari defisit APBD tahun 2013
yang direncanakan Rp 800 milyar tetapi realisasi malah menjadi surplus Rp 352
milyar. “Tentulah ini bukan sebuah prestasi,” kata Kusuma Putra.
Pertumbuhan
ekonomi selama lima tahun terakhir selalu di atas rata-rata nasional. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi Bali lima tahun terakhir sebesar 6,07 persen. Pada 2013
ditetapkan pertumbuhan ekonomi 6,81 persen, tetapi realisasinya hanya 6,05
persen.
Angka
kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 4,49 persen. Angka itu memang jauh di bawah
rata-rata nasional yang 11,47 persen. Akan tetapi, kata Kusuma Putra, orang
miskin di tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2012 , yakni mencapai 3,95 persen.
“Target angka kemiskinan tahun 2013 adalah 3,90 persen, tetapi faktanya 4,49
persen,” kata Kusuma Putra.
Pendapatan
per kapita tahun 2013 ditargetkan Rp 24,64 juta/tahun, tetapi realisasinya Rp
23,31 juta/tahun. Besarnya investasi, baik swasta maupun pemerintah dalam tahun
2013 ditargetkan Rp 16,68 milyar sedangkan realisasinya Rp 11,2 trilyun.
Secara
khusus, Dewan juga menyarankan Bali belajar kepada Yogyakarta mengenai indeks
pembangunan manusia (IPM). IPM Yogyakarta jauh lebih tinggi, angka
harapan hidupnya juga lebih tinggi. “Karenanya mengukur tingkat kesejahteraan
dari aspek financial semata tidaklah benar. Kesejahteraan yang kita maksud, di
dalamnya termasuk kebahagiaan,” katanya.
Ketika
dimintai tanggapannya usai sidang paripurna, Gubernur Made Mangku Pastika menyatakan
menerima penilaian DPRD Bali. Namun, Mangku Pastika juga menilai agak aneh jika dianggap tidak ada yang berhasil. Pihaknya menyatakan segera akan menyiapkan jawaban terhadap penilaian Dewan itu.
Mengena silpa dan sejumlah kritik Dewan, Gubernur Mangku Pastika menyatakan semua ada jawabannya. Namun, Gubernur setuju dengan saran Dewan untuk belajar ke Yogyakarta mengenai IPM.
Mengena silpa dan sejumlah kritik Dewan, Gubernur Mangku Pastika menyatakan semua ada jawabannya. Namun, Gubernur setuju dengan saran Dewan untuk belajar ke Yogyakarta mengenai IPM.
Berkaitan masalah kenaikan angka kemiskinan, Mangku Pastika beralasan hal itu terjadi karena standar
garis kemiskinan memang dinaikkan oleh pemerintah pusat atau BPS. Selain itu, penduduk pendatang di Bali juga dikategorikan penduduk miskin karena tidak memiliki rumah. (b.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar