Kekenyalan Budaya, Kunci Adaptasi Masyarakat Bugis di Bali

Dari Promosi Doktor I Putu Gede Suwitha 

Teks dan Foto: I Made Sujaya 

Multikulturalisme telah tumbuh sejak lama di Bali. Salah satu cermin multikulturalisme di pulau mungil ini terlihat dalam dinamika masyarakat Bugis yang sejak abad ke-17 telah berdiaspora ke Bali. Di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, masyarakat Bugis telah memainkan peranan yang krusial, terutama di bidang politik dan ekonomi.

I Putu Gede Suwitha dalam disertasinya berjudul “Dinamika Masyarakat Bugis di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar” yang dipertahankan pada Ujian Terbuka Program Doktor Kajian Budaya Pascasarjana Unud, Jumat (7/2) lalu menerangkan kelangkaan sumber daya manusia dengan kompetensi tertentu, seperti pedagang, membuat satu-satunya pilihan yang tersedia secara historis adalah orang-orang Bugis ini. Selanjutnya terjadi kerja sama dan kontak-kontak kultural melalui cultural broker (pialang budaya), seperti haji, ulama dan tokoh-tokoh lainnya yang saling mengadakan kontak kultur, saling memberi dan menerima unsur-unsur budaya masing-masing.

Hal ini, kata Suwitha, kemudian berkembang sebagai alat untuk mendekatkan diri menuju kehidupan multikultur. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, masyarakat Bugis melakukan akulturasi dan adaptasi budaya. “Masyarakat Bugis mempunyai kekenyalan budaya dalam beradaptasi dengan budaya dominan masyarakat Bali. Kemampuan ini sebenarnya menjadi modal dasar dalam eksistensinya selama ratusan tahun di lingkungan masyarakat Bali yang beragama Hindu,” kata dosen Sejarah Fakultas Sastra dan Budaya Unud ini.

Salah satu ciri masyarakat diaspora, imbuh Suwitha, yakni kepandaiannya memainkan identitas sesuai dengan keperluan. Praktik-praktik budaya yang dilakukan orang-orang Bugis yang berjuang melawan budaya hegemonik mencair ketika berada dalam ruang-ruang publik, duduk bersama, bergaul secara akrab dengan mementingkan kehidupan yang riil. Dengan begitu, kehidupan multikulturdan bhineka tunggal ika menjadi kenyataan (praksis) dan pada gilirannya mereka mengadopsi nilai-nilai lokal Bali, seperti manyama braya, ngejot, saling seluk dan sebagainya.

Tapi, Suwitha mengamati, dalam dinamika ratusan tahun, kelompok diaspora masyarakat Bugis di Bali mengalami pasang-surut. Dalam konstelasi politik dan ekonomi terdapat struktur-struktur yang menghegemoni mereka, seperti program-program pembangunan pada zaman Orde baru. Hegemoni “pembangunan” dan pariwisata global menyebabkan masyarakat Bugis mulai mengalami keterpinggiran.

“Pariwisata bagi masyarakat Bugis adalah dunia asing dan dianggap negatif. Mereka tidak mampu menyuarakan diri sehingga menyebabkan mereka makin terpinggirkan,” beber Suwitha. Keterpinggiran masyarakat Bugis, khususnya di Denpasar, diawali dengan adanya reklamasi Pulau Serangan.

Menjawab pertanyaan salah seorang undangan akademik, IBG Pujaastawa mengenai logika paradoksal dalam dinamika masyarakat Bugis yang di satu sisi disebut memiliki kekenyalan budaya yang kuat sehingga mampu beradaptasi tetapi di sisi lain tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan pariwisata, Suwitha menyatakan pariwisata di Bali memang masih sangat muda. Sementara modal kekenyalan budaya yang dimiliki masyarakat Bugis sudah dibuktikan selama ratusan tahun.

“Masyarakat diaspora Bugis di Bali kini berada dalam proses adaptasi terhadap perkembangan pariwisata global. Masyarakat Bugis juga sudah ada yang bergerak di sektor pariwisata, selain menekuni pekerjaan utama mereka sebagai pedagang dan petani. Mereka umumnya bergerak di sektor penunjang pariwisata, belum bersentuhan langsung dengan bidang pariwisata,” beber suami Ni Nyoman Parmiti ini.

Suwitha berharap pemerintah menginternalisasikan dunia pariwisata kepada masyarakat Bugis. Dengan begitu, mereka tidak semakin terpinggirkan akibat perkembangan pariwisata.

Selain itu, Suwitha menilai kecerdasan lokal (local genius) etnis Bugis sebagai etnis maritime (bahari) perlu diproteksi karena merupakan warisan leluhur dan hal itu penting bagi Bali. “Kampung-kampung Bugis yang mulai tergerus modernisasi dan pariwisata global perlu dilindungi pemerintah,” tandas Suwitha.

Disertasi Suwitha yang dipromotori Prof. Dr. I Gde Parimartha, Kopromotor I Prof. Dr. I Wayan Ardika dan Kopromotor II Prof. Dr. I Nyoman Kutha Ratna akhirnya dinyatakan diterima oleh tim penguji dengan predikat kelulusan memuaskan. Suwitha menyelesaikan studinya dalam waktu yang cukup lama, hampir 10 tahun. (b.)