Belajar Adil Membagi Warisan ala Tenganan Pagringsingan

Tradisi pembagian hak waris umumnya di Bali menganut sistem purusa. Artinya, hak waris umumnya jatuh ke tangan pihak laki-laki selaku pemegang garis purusa. Perempuan lazimnya tidak mendapat bagian hak waris, kecuali bertindak sebagai pemegang garis purusa dalam keluarga. Pola pembagian waris semacam ini didasari pertimbangan warisan dalam konsep Bali bukan semata masalah hak, tetapi terkandung kewajiban. Orang Bali lazim menyebutnya tetegenan (tanggung jawab).

Perempuan Tenganan Pagringsingan 
tetap mendapat bagian warisan

Namun, berbeda halnya dengan tradisi di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa kuno ini menganut sistem pewarisan parental (suatu sistem kekerebatan dalam keluarga yg bersifat atau berhubungan dng orang tua atau ayah-ibu sbg pusat kekuasaan). Baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris yang sama. Tak ada pembedaan. 

Menurut tokoh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Jro Mangku Widia, warisan diberikan dengan sistem pembagian yang adil. Warisan dibagi setelah dipotong biaya upacara orangtuanya yang meninggal. Sementara rumah yang ditinggalkan akan menjadi hak dari anak yang terkecil.

“Yang diwarisi itu bukan saja harta benda. Kalau orangtuanya itu memiliki utang, mereka juga harus menanggungnya,” kata Mangku Widia.

Sementra jika camput atau satu keluarga tidak dikaruniai keturunan, harta kekayaannya akan di-daut (diambil) oleh desa. Selanjutnya desa yang akan mengurus harta kekayaannya. Kekayan yang berasal dari pihak laki-laki akan diberikan kepada pihak laki-laki dan kekayaan yang berasal dari pihak perempuan akan diberikan kepada pihak perempuan.

“Di sini tidak mengenal istilah mengadopsi anak untuk menerima warisan,” imbuh Jro Mangku Widia.

Namun jangan salah, yang diwariskan hanyalah harta benda bergerak. Sementara tanah atau tegalan, meskipun merupakan hak milik pribadi, tidak boleh sampai dijual atau dihibahkan kepada orang luar desa. Awig-awig (peraturan adat) Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat melarang warganya menjual tanah kepada orang luar Desa Tenganan Pegringsingan.

Sanksi bagi pelanggar terbilang sangat berat. Tanah yang dijual atau digadaikan itu disita oleh desa. Selain itu, desa juga mendenda warga yang melanggar itu sebanyak 2.000 uang kepeng.

“Karena aturan yang ketat ini, tanah di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini terjaga hingga kini. Kalau tidak, mungkin tanah-tanah di sini sudah habis. Apalagi desa ini dekat dengan objek wisata Candi Dasa,” kata tokoh Desa Adat Tenganan Pegringsingan, I Nyoman Nuja.

Namun, tiap-tiap warga Tenganan Pegringsingan berhak untuk mendapatkan tanah kapling untuk membangun rumah seluas 2,432 are. Tanah ini diberikan kepada pasangan pengantin baru setelah tiga bulan dilksanakannya upacara pernikahan.

“Setelah tiga bulan upacara, mereka memang harus hidup mandiri. Mendirikan rumah sendiri. Desa memberikan hak tumapung yakni hak untuk menebang pohon untuk digunakan membangun rumah tersebut,” kata Mangku Widia.

Namun, hak waris bagi warga Tenganan Pegringsingan hilang begitu menikah dengan orang dari luar desa. Bila orang yang menikah keluar itu perempuan, orang tersebut akan dibuang dari desa dan tak diakui lagi sebagai krama (warga) adat. Namun, hubungan kekeluargaan masih tetap boleh dilanjutkan. Sebaliknya, bila yang menikah dengan orang luar desa itu laki-laki, asalkan istrinya dari golongan tertentu (Pasek, Pande, Bendesa, Triwangsa dan warga Desa Ngis), masih bisa tinggal di desa. Namun, warga itu tidak masuk Banjar Kauh dan Tengah yang merupakan banjar inti di Tenganan Pagringsingan, tetapi di Banjar Kangin atau Banjar Pande. Hak-haknya pun tidak sama dengan hak-hak warga Banjar Kauh dan Tengah. (b.)

Teks dan Foto: I Made Sujaya