"Tali Kasih", Cara Kedonganan Menjalin Komunikasi Antargenerasi

Tali Kasih, LPD, LPD Kedonganan, Kedonganan

LPD Kedonganan Serahkan Dana Ogoh-ogoh Rp 2 Juta 

Desa Adat Kedonganan tak pernah kering dengan tradisi baru. Selain dikenal sukses dengan tradisi ngaben dan nyekah massa gratis, desa yang kini dikenal sebagai sentra wisata kuliner seafood setelah Jimbaran ini juga memiliki tradisi menyambung jalinan komunikasi antargenerasi. Tradisi berupa simakrama ini diberi nama “tali kasih”. Wujudnya berupa kunjungan pengurus LPD Kedonganan didampingi prajuru Desa Adat Kedonganan ke rumah-rumah para mantan prajuru dan pengurus desa, panglingsir desa serta tokoh-tokoh masyarakat. Kunjungan akan disertai dengan penyerahan bingkisan atau cenderamata kepada sang tuan rumah yang dikunjungi.

Penyerahan "tali kasih" kepada mantan Bendesa Adat Kedonganan, I Made Gandil

Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra menyatakan biasanya acara masimakrama atau “tali kasih” ini dilakukan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) LPD yang jatuh saban 9 September. Akan tetapi, untuk tahun 2013 ini, “tali kasih” dilaksanakan Maret ini karena pada kebetulan Maret ini terjadi dua hari raya penting, yakni Nyepi dan Galungan-Kuningan. Selain itu, prajuru Desa Adat Kedonganan baru dikukuhkan. Acara “tali kasih” dilaksanakan Kamis (7/3) lalu.

“Jadi, sekalian acara ini menjadi momentum simakrama antara prajuru baru dengan para mantan prajuru, para panglingsir atau pun tokoh masyarakat. Dari acara ini diharapkan terjalin komunikasi antara prajuru baru dengan para mantan prajuru dan pengurus desa,” kata Madra.

Hanya memang, saat acara simakrama, Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, S.Ag., tidak hadir karena pada saat yang sama menghadiri pertemuan di kantor pusat pemerintahan (puspem) Kabupaten Badung di Sempidi berkaitan perayaan Nyepi. Puja diwakili Penyarikan I Made Sukada serta sejumlah prajuru lain.

Para mantan prajuru dan pengurus desa yang dikunjungi tak pelak menyatakan rasa bahagia dan terima kasih. Mereka mengaku terharu karena jajaran LPD dan pengurus desa masih memperhatikan dan mengingat para pendahulu. Kunjungan itu juga memotivasi para mantan prajuru dan pengurus desa untuk terus menyumbangkan pikiran bagi kemajuan desa.

“Untuk kemajuan desa, saya siap menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa diimplementasikan,” kata panglingsir desa, I Made Parka. Hal senada juga dikemukakan panglingsir I Made Sumantara, mantan Bendesa Adat I Wayan Suranata, mantan Lurah Kedonganan, I Wayan Sandi serta Jero Mangku Made Sukadi.

Sementara mantan Bendesa Adat, I Made Gandil mendoakan agar para pengurus LPD dan prajuru desa diberi kekuatan dalam mengabdi memajukan desa. Bendesa adat yang turut membidani kelahiran LPD Kedonganan ini meminta agar program ngaben massa saban tiga tahun sekali yang menjadi produk LPD tetap dilanjutkan.

Selain itu, Gandil juga menitipkan pesan agar desa adat bisa melaksanakan suatu upacara mapahayu desa untuk membersihkan desa dari segala leteh (kekotoran). Gandil menceritakan pasca-G30S/PKI tahun 1965, di Kedonganan terjadi konflik horizontal yang memprihatinkan. Banyak rumah warga dibakar dan bahkan ada yang dibunuh. Saat menjabat Bendesa Adat Kedonganan, Gandil pernah membicarakan rencana menggelar upacara mapahayu desa dengan para prajuru. Tapi, karena keterbatasan kondisi saat itu, rencana itu belum mendapat respons. "Kini Desa Adat sudah maju, sudah mampu. Mungkin rencana itu bisa dibahas lagi untuk kepentingan desa," kata Gandil yang kini berusia 82 tahun.

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja yang dihubungi secara terpisah berterima kasih atas masukan dan saran dari para panglingsir, tokoh, mantan prajuru dan pengurus desa itu. Puja menegaskan komunikasi dengan para panglingsir, para tokoh, mantan prajuru dan pengurus desa selalu dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan di desa adat.

Sebelumnya, Rabu (27/2) lalu, Puja juga menyerahkan dana motivasi dan pembinaan kreativitas pemuda melalui ogoh-ogoh kepada para sekaa teruna. Masing-masing sekaa teruna menerima Rp 2 juta. Dana berasal dari LPD Kedonganan.

Madra menyatakan pihaknya menyediakan anggaran Rp 10 juta per tahun untuk masing-masing ST. Tapi, dana itu akan diberikan jika ST memiliki program nyata. Itu sebabnya, ST mesti mengajukan proposal kegiatan untuk bias mendapatkan dana tersebut. (b./adv)