Media Promosi Pariwisata Budaya Bali Marginalkan Tri Hita Karana

Kekhawatiran mengenai bergesernya pengembangan pariwisata Bali dari konsep pariwisata budaya menjadi pariwisata budaya tampaknya mulai menjadi kenyataan. Setidaknya, tanda-tanda itu terlihat dari termarginalkannya ideologi Tri Hita Karana yang menjadi landasan pariwisata budaya dalam media promosi pariwisata Bali belakangan ini. Media promosi pariwisata Bali kini didominasi oleh ideologi kapitalisme.

Temuan ini dipaparkan dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, AA Gde Bagus Udayana saat menyampaikan disertasinya pada ujian promosi doktor di Program Studi S3 Kajian Budaya Universitas Udayana, Selasa (11/10). Udayana menyampaikan disertasi dengan judul “Dekonstruksi Ideologi Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Bali” dengan promotor, I Nyoman Darma Putra, Nengah Bawa Atmadja, dan I Nyoman Dana. Disertasi Udayana diterima dengan predikat kelulusan Sangat Memuaskan. 

Ritual melasti yang khas mencerminkan identitas Bali. (balisaja.com/sujaya)

Dalam penelitiannya yang difokuskan di kawasan Bali Selatan, Udayana menemukan dominannya ideologi kapitalisme dalam media promosi pariwisata budaya Bali karena pihak pembuat media promosi pariwisata memang berorientasi pada keuntungan yang hendak ditingkatkan. Mungkin banyak orang menilai hal itu wajar karena pariwisata termasuk kegiatan ekonomi. Akan tetapi, menurut Udayana, perkembangan ini berdampak serius bagi pembentukan citra pariwisata Bali.

“Media-media promosi pariwista Bali itu tidak lagi menunjukkan Bali sebagai daerah pariwisata budaya, tetapi sebaliknya pariwisata budaya. Artinya, pariwisata Bali dikembangkan dengan mengikuti selera wisatawan atau selera pasar pariwisata,” kata lelaki kelahiran Gianyar, 4 Oktober 1973 ini.

Udayana mencontohkan media promosi sebuah objek wisata gajah yang menggunakan foto bule memandikan gajah di sebuah bukit. Jika orang hanya melihat selintas, orang bisa menyimpulkan objek wisata yang dipromosikan bukanlah Bali tetapi daerah lain. Dalam media promosi itu sama sekali tak tampak ciri Bali.

“Ini berarti identitas Bali telah diubah dalam media promosi pariwisata itu sehingga sulit untuk membedakan apakah gambar itu tentang Bali atau bukan. Jikalau saja gambar itu, misalnya, diisi dengan tulisan Lombok, bisa saja orang percaya gambar itu tentang Lombok, karena identitas Bali tidak melekat dalam gambar itu,” beber Udayana yang juga Pembantu Dekan III FSRD ISI Denpasar.

Udayana juga mengkritik pemunculan foto pejabat dalam media promosi pariwisata. Menurutnya, hal itu kurang tepat karena terkesan menonjolkan personal pejabat bukan objek wisata atau daerah yang dipromosikan. Udayana menyebut itu sebagai cerminan ideologi totalitarianisme.

Menurut Udayana, pembuatan media promosi pariwisata budaya Bali semestinya mengikuti amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya Bali. Dengan demikian media promosi pariwisata budaya Bali tetap menunjukkan kekhasan identitas Bali sebagai daerah pariwisata, tetapi tetap menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

Pihak yang terkait dengan sistem pengonstruksian media pariwisata budaya Bali hendaknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada budaya Bali. “Pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya yang bermodalkan budaya Bali, termasuk Tri Hita Karana. Dengan demikian, identitas Bali yang mempunyai daya tarik wisata tinggi diharapkan dapat terjaga,” kata Udayana. (b.)

Teks dan Foto: Sujaya