Terkini

Kedepankan Hukum Adat Untuk Selesaikan Kasus LPD di Bali

Penyelesaian atas kasus-kasus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali mesti mengedepankan hukum adat. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari pengakuan dan penegasan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap LPD sebagai lembaga keuangan khusus milik desa adat yang tidak tunduk terhadap UU LKM melainkan diatur berdasarkan hukum adat.

Penegasan ini disampaikan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD se-Kabupaten Badung, I Ketut Madra. Dia menanggapi mengemukanya beberapa kasus LPD di Bali yang cenderung dibawa ke jalur hukum positif. Seyogyanya, kata Madra, kasus-kasus itu diselesaikan dulu berdasarkan hukum adat melalui mekanisme peradilan adat. Apabila mentok, barulah diselesaikan ke jalur hukum positif.

Kegiatan pelayanan nasabah di LPD Pecatu, salah satu LPD terbaik di Badung, yang memiliki pararem khusus mengenai LPD sebagai payung hukum pengelolaan LPD. (Courtesy LPD Desa Adat Pecatu)
Ketua LPD Kedonganan ini mengapresiasi langkah Desa Adat Kapal yang memilih mengedepankan penyelesaian kasus LPD di sana secara hukum adat. “Itu sudah tepat dan harus didukung karena sesuai dengan amanat UU LKM dan pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Madra.

Dalam pandangan Madra yang juga Sarjana Hukum ini, jika permasalahan LPD diselesaikan berdasarkan hukum positif, justru langkah itu melanggar UU. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan serta pengadilan, diharapkan Madra, juga harus memahami kekhasan LPD yang diakui UU dan mestinya secara konsisten melaksanakan amanat UU itu.

Madra pun menyitir pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna, saat berbicara dalam semiloka  “Penguatan Adat dan Budaya Bali Melalui Peningkatan Peran dan Kedudukan LPD Pasca-UU LKM” di Denpasar, Jumat (26/8) lalu yang menegaskan, LPD memiliki landasan konstitusional yang kuat, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pasal 39 ayat (3) UU LKM yang mengakui LPD diatur berdasarkan hukum adat, tidak dapat ditafsirkan lain selain sebagaimana tertulis secara tegas dalam rumusan itu.

“Pandangan hakim MK itu mestinya tidak lagi membuat para pemilik dan pengelola LPD, pemerintah daerah dan pihak terkait ragu terhadap posisi LPD yang diatur berdasarkan hukum adat,” kata Madra.

Lebih jauh Madra menjelaskan, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali sudah merumuskan model penyelesaian kasus-kasus LPD berdasarkan hukum adat. MUDP Bali sudah mengeluarkan Keputusan Paruman Agung MDP III No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD yang menguraikan tata cara dan tahapan penyelesaian atas kasus-kasus LPD di Bali.

“Pararem LPD Bali itu diputuskan dalam forum tertinggi MUDP yang dihadiri seluruh bendesa adat se-Bali,” tegas Madra yang juga prajuru MUDP Bali.

MUDP Bali, kata Madra, juga sudah membentuk Dewan LPD Bali yang diberi mandat menyusun sistem keuangan adat Bali untuk mengatur keberadaan LPD di Bali. Dalam konstruksi Dewan LPD Bali, akan dibentuk badan khusus yang menangani kasus-kasus LPD.

Namu, Madra yang juga Sekretaris Dewan LPD Bali menambahkan, sementara menunggu pembentukan Badan Peradilan LPD di Dewan LPD Bali, masing-masing desa pakraman sudah memiliki awig-awig atau pararem yang bisa dijadikan dasar untuk menangani kasus LPD di desa pakraman bersangkutan. Prajuru desa, krama desa, pemerintah dan aparat penegak hukum mesti menghormati hak otonom desa pakraman melaksanakan hukum adatnya itu dengan memberikan kesempatan desa pakraman menyelesaikan sendiri terlebih dulu kasus LPD itu berdasarkan awig-awig-nya.

Sebagai pelaksana UU, menurut Madra, pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota semestinya mendorong agar kasus-kasus LPD diselesaikan berdasarkan hukum adat Bali. Bukan malah sebaliknya, pemerintah daerah malah mendorong penyelesaian secara hukum positif.

Penyelesaian kasus-kasus LPD secara hukum adat, imbuh Madra, bukan saja karena sesuai amanat UUD 1945 dan UU LKM yang menguatkan otonomi desa adat, penyelesaian berdasarkan hukum adat memperkuat karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan khusus dan khas yang berbeda dengan bank, koperasi maupun lembaga keuangan umum lainnya.

Pemerintah daerah pun, kata Madra, mesti melakukan koreksi diri karena kemunculan kasus-kasus LPD juga menjadi indikasi kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui Lembaga Pembina LPD. Dia mencontohkan kasus LPD Kapal yang kini menjadi sorotan ditengarai terjadi sejak tahun 2013.

Secara khusus Madra juga mengingatkan agar semua pihak berhati-hati menggunakan terminologi ‘korupsi’ serta ‘kerugian negara’ atas kasus pengelolaan keuangan di LPD. Pasalnya, dana di LPD adalah dana krama desa adat, bukan uang negara. (*)


Teks: Sujaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.