Terkini

Hakim MK: LPD Diatur Hukum Adat, Perda Sebatas Mengakui

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 bersamaan dengan diakuinya dan dihormatinya keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. UU LKM yang mengakui dan menegaskan LPD diatur hukum adat merupakan penegasan atas UUD 1945. Karena itu, jika Pemprov Bali ingin membuat Perda LPD, seyogyanya hanya sebatas mengakui bukan mengatur operasional.

Pandangan Dewa Palguna ini dikemukakan saat berbicara dalam semiloka dengan tema “Penguatan Adat dan Budaya Bali Melalui Peningkatan Peran dan Kedudukan LPD Pasca-UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM” di Denpasar, 26 Agustus 2016. Semiloka digelar Forum Pemerhati Ekonomi Adat Bali (FPEAB) dan diikuti para pengurus LPD, tokoh adat, pemerhati adat dan LPD, unsur pemerintah dan berbagai pihak terkait.

I Dewa Gede Palguna (sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id)
Menurut Dewa Palguna, pengakuan terhadap LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat diberikan oleh konstitusi secara implisit dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, pengakuan dan penghormatan itu diberikan secara eksplisit. Itu sebabnya, menurut Dewa Palguna, keberadaan LPD diturunkan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, sudah tepat jika UU LKM mengecualikan keberlakuan UU LKM terhadap LPD.

“Pasal 39 ayat (3) UU LKM tidak dapat ditafsirkan selain sebagaimana yang tertulis secara tegas dalam rumusan itu,” kata Dewa Palguna.

Namun, Dewa Palguna tetap menganggap peran pemerintah daerah provinsi tetap dibutuhkan, misalnya dengan membuat perda. Tapi, Dewa Palguna menegaskan perda itu lebih bersifat sebagai rekognisi atau penegasan akan keberadaan LPD, bukan mengatur hal-hal yang bersifat operasional yang berada dalam domain hukum adat yang berlaku di masing-masing desa adat/pakraman itu.

“Mengapa provinsi, karena desa adat/pakraman itu wilayahnya tidak selalu dibatasi oleh wilayah administratif satu kabupaten/kota. Perda provinsi yang bersifat rekognisi itu dibutuhkan sebab berkaitan dengan ‘pembuktian’ syarat ‘diatur dalam undang-undang’,” kata Dewa Palguna.


Menurut Dewa Palguna, prinsip desa mawa cara dalam hukum adat Bali tetap berpegang teguh pada prinsip negara mawa tata, sebagaimana tercermin dalam syarat “tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, otonomi desa adat (desa pakraman) dalam “membuat” dan memberlakukan hukum adatnya sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diberlakukan Negara. Otonomi desa adat (desa pakraman) tidak berarti bahwa ia memiliki kedaulatan. Satu-satunya kedaulatan dalam negara kesatuan ada pada Negara. (b.)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.