Terkini

LPD dan Ekonomi Hindu

Oleh I Wayan Suartana 

Sampai dengan akhir tahun 2015, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dicetuskan pada tahun 1984 di hampir seluruh Desa Pakraman Bali, sepertinya menghadapi masalah kegamangan pengaturan. Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberikan ruang bagi LPD untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar pengaturan tetapi nampaknya pemangku kepentingan utama LPD belum melakukan langkah-langkah monumental, strategis dan kompak dari seluruh komponen untuk menjalankan perintah Undang-Undang tersebut. Ada Peraturan Daerah (Perda), Peaturan Gubernur (Pergub), Perda Kabupaten yang menjadi dasar legalitas dan operasional LPD tetapi tidak satu pun pasal dalam peraturan tersebut menerjemahkan UU No 1 tahun 2013 secara eksplisit melalui upaya mengiriskan ekonomi kelembagaan dan Hukum Adat Bali. Patut disyukuri, manakala pekan lalu terbetik kabar, Gubernur Bali dan DPRD Bali telah bersepakat untuk mencabut Perda No. 4 Tahun 2012 tentang LPD dan Dewan berencana mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif yang mengatur kembali LPD sejalan dengan amanat UU LKM. 



Secara ekonomi LPD mempunyai potensi besar karena cakupan yang luas di seluruh Desa Pakraman tetapi di lain pihak bisa pula menjadi tsunami ekonomi berdampak sistemik bagi keuangan Bali karena aset secara kumulatif mencapai 13 triliun rupiah bila menghadapi masalah khas lembaga keuangan seperti kesulitan likuiditas dan lain-lain. Inilah menjadi kewaspadaan kita karena varian kualifikasi struktur keuangan dan juga varian kualitas sumber daya manusia pemahaman entitas keuangan di berbagai LPD.

Berbagai persoalan muncul akhir-akhir ini, meski tidak begitu banyak, seperti adanya pengurus LPD yang kena kasus pidana akibat kecurangan atau hal-hal yang menjurus fraud dan kesalahan administratif mengakibatkan kredit macet yang berujung pada kepercayaan yang meluntur. Awig-awig dan Pararem Desa Pakraman seharusnya mempunyai peran strategis dalam melindungi LPD dengan bobot substansinya mengandung pengendalian risiko berkelanjutan. Patut disadari, bahaya risiko usaha LPD tersebut nampaknya merupakan ciri dari risiko bawaan yang bisa menimpa semua organisasi tanpa kecuali. Risiko bawaan ini bisa berkurang bila ada pengawasan yang kuat dan sikap etis dan taat pimpinannya.

LPD sebagai entitas budaya tetap dalam lingkup inklusi keuangan menurunkan angka kemiskinan, memberantas ijon, dan memberikan akses pemodalan bagi usaha kecil. Inklusi keuangan ini langsung maupun tidak langsung menjadi penyangga adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, sehingga bukan sesuatu yang berlebihan LPD ke depan dapat menjadi menjadi sebuah subsistem ekonomi Hindu dari sistem ekonomi dan keuangan Hindu secara holisitik.

Keuangan Adat yang Dijiwai Agama Hindu

Keunikan LPD ada pada aspek kepemilikan dan proses pengambilan keputusan. Kepemilikan bukan oleh orang perorangan dan pengambilan keputusan tidak berdasarkan saham kepemilikan. Organisasi ini mengintegrasikan suatu specific society culture dan manajemen unik melalui nilai-nilai komunikasi dan secara jelas menampilkan sosok bangunan informasi dan aktivitas-aktivitas budaya yang mengandung unsur keyakinan dan karma. Tradisi spiritual dan budaya mempunyai manfaat dalam dalam industri keuangan mikro karena mereka bersentuhan langsung dengan pelanggan (Ahtha dan Hannan, 2014). Harga, kualitas, risiko dan pelayanan seharusnya berdasarkan nilai-nilai agama yang tersurat dalam sastra-sastra agama yang diyakini kebenarannya. Karenaitu, sepanjang kepemilikan tetap dimiliki oleh Desa Pakraman, LPD akan ajek dengan roh dan keunikannya. Kepemilikan akan menjadikan hak kontrol ada pada masing-masing adat, dengan hak suara mutlak oleh komunitas adat dan modal sosial ini tak bisa diukur oleh ukuran-ukuran konvensional.

Adat dan agama di dalam masyarakat hukum adat Bali menjadi satu kesatuan, disebabkan adat itu sendiri bersumber dari ajaran agama Hindu. Pelaksanaan agama dapat dijalankan melalui etika, susila, dan upacara. Ketiga hal inilah seharusnya digunakan sebagai norma standar yang mengatur kehidupan roda organisasi LPD. Etika, susila, dan upacara yang dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni) dalam operasional LPD. Oleh karenanya asas hukum adat Bali yang melingkupi LPD adalah kepatutan dan keseimbangan.

Budaya melekat pada gaya hidup seseorang berkaitan dengan risiko yang dihadapi termasuk risiko dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Budaya akan membantu seseorang atau sekelompok orang untuk memahami risiko dan memberikan sumbangan kolektif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nilai-nilai itu menjadi way of life LPD.

Penelitian yang saya lakukan tahun 2015 menunjukkan bahwa pengurus LPD yang menginternalisasi nilai-nilai Tri Hita Karana dan Catur Purusha Artha menghasilkan risiko usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan tanpa kedua nilai budaya tersebut. Meskipun penelitian ini bukan merupakan suatu teknik yang dimanipulasi dalam konteks kausalitas murni, tetapi bila pengurus LPD membaca dan menghayati nilai-nilai Tri Hita Karana dan Catur Purusha Artha maka akan terjadi penguatan dalam menjalankan usaha LPD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Thomson, et al (1990) tentang teori risiko yang mengindikasikan bahwa individu berekspektasi terhadap persepsi risiko dan memperkuat komitmennya yang berasal dari budaya lahiriah yang mereka miliki sebagai way of life. Dalam kaitan ini LPD mempunyai nilai-nilai pengelolaan sebagai sebuah manajemen simbolik yang diartikulasikan dalam tutur bahasa paruman, sangkep, penggunaan Bahasa Bali dalam rapat dan gestur yang bersahabat kegotong-royongan sagilik-saguluk dalam kehidupan yang harmonis. Tri Hita Karana adalah nilai harmoni yang merupakan nilai budaya organisasi dan belief yang bisa menjadi predikor dalam berperilaku sedangkan Catur Purusha Artha adalah ukuran Tata Kelola LPD yang mengatur seluruh aspek operasional LPD. Dengan kedua nilai filosofis ini, Ekonomi Hindu yang dimulai dari sektor pembiayaan (sektor hulu) akan bisa dimodelkan dalam rantai nilai yang bernlai tambah.

Ruang komunal dalam kehidupan ekonomi Bali sesuungguhnya sudah terpatri dalam kehidupan sekaa-sekaa dan menjadi sebuah standar yang bisa diukur. Mereka (termasuk LPD di dalamnya) memiliki karakter sistem manajemen mandiri dan tata kelola dengan balutan kearifan lokal yang berkesinambungan. Persoalan-persoalan ekonomi diselesaikan secara adat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Catur Purusha Artha (Dharma, Artha, Kama dan Moksa), karena nilai-nilai itulah yang menjadi alat penguat dalam mengelola risiko usaha yang menjadi permasalahan terkini LPD akhir-akhir ini.

LPD menjalankan usahanya dalam ranah perputaran ekonomi sistem bebanjaran, sehingga patron efisiensi, kelugasan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan risiko usaha sangat dibutuhkan. Perilaku orang yang memegang akses uang akan berbeda dengan perilaku orang yang tidak punya akses terhadap uang. Siapa yang bisa menjamin dana masyarakat aman tanpa adanya ketersediaan suatu sistem dan prosedur yang mengendalikan dan mengelola risiko.

Revitalisasi cara berpikir dan konsisten dengan ajaran Catur Purusha Artha dan Tri Hita Karana yaitu LPD yang baik adalah LPD yang sehat dan unggul dalam artian dia tidak hanya sehat secara keuangan tetapi memberikan kontribusiyang signifikan pada produktivitas sektor riil yang selanjutnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam ranah budaya yang menjadi episentrum Bali.

Tata laksana setidaknya menyangkut aturan tentang sistem dan prosedur monitoring, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana perkawinan bisnis dengan hukum adat dan tindakan mitigasi bila LPD menghadapi masalah. Kalau ditelisik secara mendalam, beberapa LPD yang terindikasi bermasalah akhir-akhir ini, bisa jadi disebabkan oleh informasi yang tidak simetris yaitu pengurus merasa punya kuasa dan lupa dana yang ada di tangan adalah dana panas” dan kewajiban yang harus diselesaikan. Di lain pihak dia tidak bisa mengelola dana masyarakat dengan cara cerdas dan memperhitungkan biaya yang timbul. Moral hazard juga muncul karena ada kesempatan, wewenang, dan merasa tidak ada yang mengawasi. Nilai nilai keagamaan dan spiritual dalam mengelola usaha seharusnya menjadi aset tak berwujud yang bisa dikapitalisasi. Politik ekonomi dalam rangka menumbuhkan semangat ekonomi berbasis hukum adat Bali yang dijiwai oleh agama Hindu serta melindungi kearifan ekonomi lokal (yang sudah terkonfirmasi keberhasilan dan kemanfaatannya) bisa menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.


* Penulis, Guru Besar FEB Unud, Peneliti, Penulis Buku dan Praktisi LPD, tinggal di Pecatu-Kuta Selatan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.