Politik Identitas Orang Bali Baru Terbentuk Pada Zaman Jepang

Sejarawan dari Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra dan Budaya (FSB), Universitas Udayana (Unud), I Nyoman Wijaya menampik pandangan yang selama ini mengaitkan politik identitas orang Bali dengan zaman kerajaan lampau. Faktanya, pada zaman kerajaan, orang Bali dipisahkan oleh negara atau kerajaannya masing-masing. Mengutip pernyataan sejarawan Ida Bagus Sidemen, Wijaya mengungkapkan, pada masa kerajaan, orang dari Singaraja yang melakukan perjalanan ke Denpasar harus membawa surat izin masuk. Menggunakan pendekatan sejarah postrukturalisme, Wijaya menyimpulkan politik identitas orang Bali baru terbentuk pada zaman Jepang.

Pandangan ini disampaikan Wijaya saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar seri sastra, sosial dan budaya yang digelar FSB  Unud di auditorium Prof. IB Mantra di Kampus Nias, Sanglah, Denpasar, Jumat (15/1). Wijaya menyajikan materi bertajuk “Mengkritisi Kredibilitas Temuan Peneliti Asing dalam Soal Politik Identitas Orang Bali”. Seminar yang dimoderatori filolog dai Program Studi Sastra Indonesia, FSB Unud, IB Jelantik Sutanegara Pidada itu dihadiri sedikitnya 50 peserta dari kalangan dosen, mahasiswa dan masyarakat umum. 

Sejarawan Unud, I Nyoman Wijaya dalam seminar seri sastra, sosial dan budaya bertajuk "Mengkritisi Kredibilitas Temuan Peneliti Asing dalam Soal Politik Identitas Orang Bali" di Fakultas Sastra dan Budaya Unud, Jumat (15/1).

“Demi kepentingan perang, Jepang mempersatukan orang-orang Bali lintas daerah, suku, dan kasta dalam laskar-laskar kemeliteran. Mereka yang kemudian menjadi pemimpin pejuang revolusi kemerdekaan,” kata Wijaya.

Sejak tahun 1990-an, kata Wijaya, politik identitas orang Bali itu berkembang menjadi semangat membela budaya Bali. Budaya mulai diterjemahkan sebagai ideologi, padahal menurut Foucault, budaya adalah suatu artikulasi (peng-adung-an, penyelarasan) dua hal yang sesungguhnya berbeda fungsi menjadi satu kesatuan secara permanen oleh orang-orang yang diberi kuasa untuk berbicara atas nama masyarakat.

Menurut Wijaya, pembelaan mati-matian terhadap budaya Bali adalah sikap setengah hati para peneliti asing, ditengah-tengah ketidakmampuan peneliti untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap Bali pasca pembantaian massal 1906 dan 1908, yakni melarang masuknya Islam-Kristen, melarang pembukaan industri perkebunan tebu, dan pembangunan rel kereta api. Dikesankan budaya adalah makhluk suci yang perlu diselamatkan dan dilindungi. Padahal ketika kembali ke negerinya  ternyata sang residen Belanda di Bali berkata sebaliknya.

“Bukannya dia tak mau membangun rel kereta, melainkan karena tim ahli mengatakan topografis tanah Bali yang bergelombang tak memungkinkan untuk itu. Bukannya tak ingin membangun perkebunan tebu, melainkan takut usaha ini menyedot air sawah, sehingga akan terjadi gagal panen, dan akhirnya rakyat memberontak. Bukannya tak ingin memasaukkan agama Katolik, tetapi jika diizinkan ketakutan orang Bali terhadap dewa dan kala akan lenyap. Ketika ketakukan hilang, orang-orang Bali akan melawan pemerintah. Inilah yang belum mau diungkapkan oleh peneliti asing,” beber Wijaya.

Lebih jauh Wijaya memaparkan perlindungan matian-matian terhadap budaya menjadikan Bali penuh dengan larangan, seperti tidak boleh membangun ke atas lebih dari 50 meter. Andaikan benar pura adalah reprensentasi Gunung Mahameru di Jawa, dan ilmu teknologi sipil di Bali sudah semaju sekarang, maka akan ditemukan pura bertingkat setinggi ‘gunung’ dan tempat hunian setinggi ‘bukit’. “Laragan-lalarangan itulah yang mengakibatkan kacau balaunya pembangunan Bali, yang menjadi salah satu penyebab dari kemacetan lalu lintas yang kontraproduktif dengan pembangunan industri pariwisata,” kritik Wijaya.

Wijaya mengupas satu per satu pokok permasalahan studinya, seperti Gerakan Ajeg Bali, pelaksanaan Panca Wali Krama tahun 1933 dan 1960, pembangunan altar pemujaan berupa padmasana di Pura Jagat Natha Denpasar tahun 1961, dan pelaksanaan upacara Eka Dasa Rudra di Besakih tahun 1963 dan 1979. Menurut Wijaya, sebagian besar peneliti asing mencari sebab-sebab kemunculan berbagai peristiwa itu jauh ke masa lampau, padahal masing-masing punya sebab-sebab terdekat.  

Mengenai Gerakan Ajeg Bali yang muncul tahun 2003, kata Wijaya, peneliti asing mencari sebab-sebabnya jauh ke belakang yakni tahun 1920. Padahal, kata Wijaya, gerakan itu bisa dicari dari sebab-sebab terdekat. Dengan merujuk pendapat antropolog dan sejarawan muda Bali yang kini menjadi dosen di Papua, Ngurah Suryawan, Wijaya menyebut hal itu dilatari kepentingan bisnis. 

Berkaitan dengan pelaksanaan Panca Wali Krama tahun 1933 dan 1960, kata Wijaya, sejatinya dilatari keinginan menyucikan kembali Pura Besakih setelah adanya penanaman tumbal oleh seorang penganut aliran kebatinan dari Yogyakarta. Tapi yang diungkap ke publik bahwa upacara itu digelar karena sudah terlalu lama tidak dilaksanakan. Begitu juga pembangunan altar padmasana di Pura Jagat Natha, para peneliti asing menyebutnya atas dorongan Pangdam IX Udayana. Namun, fakta-fakta lain yang terabaikan menyebutkan pembangunan padmasana itu memunculkan wacana pro-kontra dalam pesamuhan agung Campuhan 1961. (b.)