Terkini

MUDP Bali Bentuk Dewan LPD, BI dan OJK Mendukung

Sebagai upaya melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menegaskan LPD dikecualikan dan diatur dengan hukum adat, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali telah mengeluarkan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali. Dalam Pararem itu, MUDP Bali diberi amanat membentuk Dewan LPD Bali sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi dan tugas pemberdayaan LPD di Bali. Melalui Keputusan Sabvha Kerta MUDP Bali pada 20 Agustus 2015, Dewan LPD pun terbentuk beranggotakan tujuh orang dengan diketuai I Gde Made Sadguna. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bali dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali pun menyambut positif dan mendukung pembentukan Dewan LPD Bali ini. 

Bendesa Agung MUDP Bali, Jro Gde Suwena Putus Upadesha menjelaskan keberadaan Dewan LPD Bali diatur dalam Bab VIII pasal 29 hingga pasal 31 Pararem LPD Bali. Dewan LPD melaksanakan fungsi pemberdayaan yang meliputi pembinaan dan pengendalian LPD, penjaminan simpanan LPD, penjaminan pinjaman LPD, pamuput wicara, penelitian dan pengembangan LPD serta pemulihan LPD. "Dewan LPD bertanggung jawab kepada MUDP Bali," kata Jro Gde. 

Dewan LPD diketuai I Gde Made Sadguna, sekretaris, I Ketut Madra, anggota, Wayan P Windia, Wayan Suartana, AA Ketut Sudiana, Ketut Sujana dan IGN Suryanata. Begitu terbentuk, Dewan LPD Bali langsung beraudiensi dengan BI Perwakilan Provinsi Bali, Rabu (9/9) dan OJK Bali, Selasa (15/9).

Audiensi MUDP dan Dewan LPD Bali ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Denpasar, Rabu (9/9)
Sadguna menjelaskan Dewan LPD akan berusaha bersinergi dengan BI dan OJK selaku otoritas jasa keuangan untuk membantu sekaligus berkoordinasi perihal lembaga keuangan utamanya di LPD Bali, yang asetnya kesecara keseluruhan mencapai Rp 13,5 triliun. Pihaknya juga menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merangkul seluruh LPD di Bali yang berjumlah lebih dari 1.318 buah dari 1.488 desa adat di Bali. Diakui dari jumlah LPD yang ada di Bali, masih ada LPD yang masuk kategori tidak sehat, sehingga melalui Dewan LPD yang bekerja sama dengan para pembina lainnya, akan membangun sistem keuangan dan pelaporan sehat, dengan tetap mengacu pada kekhasan sebagai lembaga keuangan komunitas yang dilindungi oleh UU Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Lebih jauh Sadguna mamaparkan, Dewan LPD Bali kini sedang menyusun hukum adat Bali sebagai dasar pengaturan LPD i Bali. Dewan LPD, bersama komponen adat lainnya bertugas memformulasikan hukum adat Bali, sehingga LPD benar-benar murni menjadi lembaga keuangan adat, dan tidak masuk dalam sistem pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, Dewan LPD juga sedang mempersiapkan formulasi sistem keuangan berbasis adat dan budaya Bali, yang bisa diterapkan LPD sehingga benar-benar menjadi lembaga keuangan milik desa adat, untuk krama adat.

Koordinasi Dewan LPD Bali dengan BI dan OJK diharapkan bisa saling menyamakan persepsi tentangkeberadaan LPD dan juga pemberlakuan UU LKM. "Dengan demikian, ada demarkasi yang jelas, kalau LPD merupakan ranah hukum adat, yang dilindungi oleh hukum adat Bali serta diakui keberadaannya oleh Negara," kata Sadguna.

Kepala Perwakilan BI Denpasar, Dewi Setyowati menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan dan pemberdayaan LPD sebagai bagian dari upaya memperkuat kemajuan ketahanan ekonomi Provinsi Bali. Selain itu, Dewi juga mengharapkan agar Dewan LPD yang baru terbentuk dapat bersinergi dengan pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga terkait lainnya dalam upaya membangun LPD yang sehat.

“Dengan demikian hal ini dapat mendukung perekonomian kerakyatan di Provinsi Bali,” kata Dewi.

Ketua OJK Bali, Zulmi menyambut positif kedatangan Dewan LPD dan MUDP. OJK menyadari, dari Rp 99 triliun dana perbankan yang berputar di Bali, Rp 13 triliun merupakan aset LPD Bali. Jumlah ini sangat signifikan, sehingga jika ada masalah,  akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan di Bali. OJK sebagai lembaga otoritas yang dilindungi UU Perbankan, juga memiliki tanggung jawab moral. Meski demikian, dengan adanya Dewan LPD, OJK berharap lembaga ini akan mampu menjalankan perannya, sesuai dengan program yang  disusun, sehingga bisa saling bersinergi dengan OJK. OJK menyadari LPD di Bali menjadi ranah hukum adat, tetapi OJK berharap agar hendaknya ada kekhasan tersendiri dari LPD itu sendiri.

Audiensi MUDP dan Dewan LPD Bali ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali, Selasa (15/9).

OJK juga berharap, sistem tata kelola LPD agar dibuat sesuai misi awalnya, dengan tata kelola berbasis pada kepentingan masyarakat adat, sehingga tidak murni perbankan. “Untuk produk LPD, agar tidak persis sama dengan produk bank, misalnya deposito, tabungan, dll. Sehingga dalam neraca dibuat sistem tata kelola yang menjadi khas adat Bali. Dengan demikian, OJK bisa memberikan trade mark kalau produk LPD itu murni adalah produk adat, untuk kesejahteraan masyarakat adat,” kata Zulmi. (b.)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.