Terkini

LPD Bangkrut Karena Tiga Komponen di Desa Adat Tak Kompak

LPD Kedonganan Rayakan HUT ke-25 

Munculnya kasus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bermasalah atau pun bangkrut pada umumnya disebabkan ketidakkompakan tiga komponen pendukung LPD, yaitu pengurus LPD, prajuru desa dan krama desa. Karena itu, untuk menjaga agar LPD yang ada di masing-masing desa adat/pakraman di Bali tetap eksis dan berkembang, ketiga komponen itu mesti bersatu. Hal ini dikemukakan Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra di sela-sela perayaan HUT ke-25 LPD Kedonganan, di Balai Banjar Pasek, Kedonganan, Rabu (9/9) malam. 

"Prajuru desa, pengurus LPD dan krama desa itu tiga pilar penopang kelangsungan LPD. Kalau itu pecah, tentu bangunan bernama LPD akan ikut ambruk," kata Madra. 

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja (kiri) menyerahkan penghargaan kepada tokoh pendiri LPD Kedonganan, I Made Gandil yang diterima putranya, I Nyoman Ganda (nomor dua dari kanan)

Menurut Madra, Bali wajib mempertahankan LPD karena lembaga inilah yang menjadi penyangga adat, budaya dan agama masyarakat Bali berbasis desa adat. LPD tidak saja menjadi sumber pendapatan penting desa adat, tetapi juga memberikan peluang kemandirian ekonomi bagi masyarakat Bali. 

Selama ini, kata Madra, masyarakat Bali merasakan beban berat mempertahankan adat dan budayanya. Sebagai wadah komunitas adat Bali, desa adat atau desa pakraman memiliki tanggung jawab sosial, budaya dan spiritual untuk tetap teguh berada di garda depan menjaga adat dan budaya masyarakat Bali. Di sisi lain, pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum sepenuhnya bisa menopang upaya menjaga adat dan budaya Bali.  Dengan adanya LPD, komunitas adat Bali bisa lebih mandiri dalam menjaga adat dan budayanya. 

"Karena itu, LPD sesungguhnya membantu tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, menjaga dan mempertahankan adat serta budaya Bali sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa yang tak ternilai. Dengan kata lain, LPD itu bukan murni lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan ekonomis, tetapi justru lembaga sosial-kultural yang mengemban tanggung jawab menyangga adat, agama dan budaya Bali," kata Madra. 

Pemerintah pusat, kata Madra, sesungguhnya sudah menyadari pentingnya keberadaan LPD di Bali sehingga dalam UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Negara mengakui dan mengayomi LPD. Bersama Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Padang, LPD dikecualikan dari kewajiban tunduk kepada UU LKM, tetapi diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum adat. 

Sebagai respons terhadap UU LKM, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah mengeluarkan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali tertanggal 8 Agustus 2014. Selanjutnya, sejumlah desa adat di Bali juga sudah merespons keputusan itu dengan membuat pararem pangele di masing-masing desa adat yang mengatur keberadaan LPD. 

"Kami di Kedonganan kini sedang menyusun pararem pangele itu untuk memperkuat payung hukum adat bagi LPD Kedonganan," kata Madra. 

Diingatkan Madra, tantangan yang dihadapi LPD di masa depan semakin kompleks. Selain persaingan dengan berbagai lembaga keuangan yang kini sudah masuk hingga ke desa-desa, juga berbagai permasalahan internal. Itu sebabnya, Madra tiada henti menggaungkan pentingnya kebersamaan dan kesatuan langkah tiga pilar pendukung utama LPD di desa adat. 

LPD Kedonganan didirikan 9 September 1990 dengan modal awal Rp 4.600.000. Di usia ke-25 tahun, aset LPD Kedonganan sudah menjadi Rp 261 miliar. LPD menjadi motor penggerak penting pembangunan Kedonganan. 25 tahun lalu, Kedonganan masih lekat dengan citra kemiskinan dan kekumuhan. Kini, Kedonganan mengalami kemajuan pesat, terutama ditandai dengan berkembangnya kawasan wisata kuliner Pantai Kedonganan yang merupakan model pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis banjar adat. 

Selain sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat adat, LPD Kedonganan juga menjadi sumber utama pembiayaan adat dan budaya di desa adat. Pembangunan pura, piodalan dan berbagai aktivitas adat dan budaya di Kedonganan ditopang dari pendapatan LPD. 

Itu sebabnya, Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja dan tokoh masyarakat Kedonganan, I Made Ritig mengapresiasi perkembangan LPD Kedonganan. Bahkan, Ritig mengaku bangga sebagai warga Kedonganan karena memiliki LPD yang berkembang pesat hingga mampu berkontribusi bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat adat di Kedonganan.

Perayaan HUT ke-25 LPD Kedonganan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dan perlombaan yang digelar sejak Mei 2015 lalu. Puncak acara HUT akan dilaksanakan 27 Desember mendatang. "Hari ini, 9 September kami isi dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan hadiah, bantuan dan penghargaan bagi tokoh pendiri dan pengembang LPD Kedonganan," kata Ketua Panitia HUT, I Wayan Suriawan. (b.)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.