Terkini

Sudahi Sampai di Sini, Kekerasan Terhadap Anak di Bali

Belum pernah terjadi, kasus kekerasan terhadap seorang anak di Bali mengundang perhatian hebat seperti kasus Angeline. Bukan saja orang Bali yang merasakan kegeraman atas ketragisan yang dialami sang bocah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, sejumlah media melaporkan kasus Angeline menjadi sorotan berbagai media asing pula. 

Tiba-tiba saja, publik merasakan Angeline sebagai anak, menjadi adik sendiri. Rasa kehilangan dan hati perih tersayat tak hanya menjadi milik orang tua kandung bocah yang baru berusia 8 tahun itu, tapi menyelusup ke relung hati terdalam setiap orang. Begitu terbetik kabar Angeline tewas dibunuh dan jazadnya dikubur dekat kandang ayam di halaman belakang rumah orang tua angkatnya, Margareith, kepedihan publik pun tumpah. Kepedihan itu menjelma kegeraman dan kemarahan manakala pihak berwenang menyimpulkan korban sempat diperkosa sebelum dibunuh. Belakangan, tersangka Agustinus Tae mengaku mencabuli Angeline. 

Di lokasi kejadian, hingga hari ini, ungkapan duka cita dalam bentuk bunga duka cita, kata-kata dan doa terus membludak. Di dinding media-media sosial, ungkapan dan doa serupa juga tak terbendung. Kasus Angeline menjelma duka bagi semua orang. 

Belum usai duka kita terhadap kasus Angeline, dari Bangli terbetik kabar yang tidak kalah mengerikan. Seorang anak dan ibunya tewas digorok pamannya sendiri. Pelaku ternyata mengalami gangguan jiwa berat. Tragisnya, ayah sang anak dan suami sang ibu baru saja berangkat bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. 

Di tengah rasa terluka yang dalam, kasus Angeline haruslah dibaca sebagai sebuah peringatan penting bagi semua pihak tentang betapa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius. Temuan mengenai pelaku kekerasan ternyata didominasi orang-orang terdekat mengindikasikan betapa berbahayanya kondisi anak-anak kita. Hal ini diperparah lagi dengan betapa sikap masyarakat yang permisif melihat kasus kekerasan terhadap anak. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mendorong kepedulian masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang bila menemukan kasus kekerasan terhadap anak. Penuturan guru-guru di sekolah Angeline mengenai kekerasan yang sejak lama dialami sang bocah tetapi tidak ada upaya melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian mempertegas sikap permisif masyarakat kita. 

Bali juga baru saja mengesahkan Perda Perlindungan Anak pada 22 Juli 2014 lalu. Perda yang terdiri atas 14 bab dan 13 pasal itu dibuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mencegah terjadinya pedofilia, perdangan anak hingga eksploitasi anak. Tampaknya perda ini tak cukup kuat membentengi anak-anak di Bali dari berbagai tindak kekerasan.

Itu sebabnya, kasus kekerasan terhadap anak di Bali dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Sebagaimana dipaparkan Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar, Luh Anggreni, pada tahun 2011 terjadi 144 kasus kekerasan terhadap anak. Tahun 2013 meningkat menjadi 148 kasus. Bahkan pada tahun 2014 jumlahnya melonjak menjadi 200 kasus. Dari jumlah itu, kasus kekerasan seksual mendominasi (Kompas, 13 Juni 2015, halaman 24 kolom 1--4). 

Kasus kekerasan terhadap anak memang memiliki akar masalah yang kompleks. Kasus semacam ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis dan kultural. Karena itu, pendekatan yang ditempuh juga mesti holistik. 

Kasus Angeline, jika diurai lebih jauh, berakar pada masalah sosiologis, yakni kemiskinan orang tua kandungnya yang membuat sang anak kemudian harus diadopsi pihak lain. Perjanjian adopsi, seperti terungkap di media massa akhir-akhir ini, menghilangkan hak anak untuk tahu dan bertemu orang tua kandungnya. Pada titik ini, perangkat aturan adopsi anak mesti dipertajam agar hak anak dan orang tua kandungnya tidak begitu mudah terampas. 

Dari sisi sosiologis, edukasi terhadap masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap anak harus terus dibangun. Masyarakat mesti disadarkan mengenai tanggung jawab sosial melindungi hak-hak anak. Pada titik ini, perangkat hukum yang ada mesti mengatur secara jelas, sampai sejauh mana masyarakat bisa melibatkan diri manakala menemukan kasus kekerasan terhadap anak. 

Singkatnya, kasus kekerasan terhadap anak di Bali mesti disudahi sampai di sini. Hal itu hanya bisa dicapai apabila publik beringsut dari sikap permisifnya dan bergerak menjadi peduli. Langkah pertama dimulai dengan memberikan limpahan kasih sayang kepada anak dan adik kita masing-masing, tentu saja dalam batas yang wajar. (b.)

Teks: I Made Sujaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.