Terkini

Cabup-Cawabup Badung dari PDIP Wajib Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Tak Persoalkan Kader Atau Nonkader


Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan wajib menyatakan sikap jelas dan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. Aspirasi ini disampaikan kader-kader PDI Perjuangan Kecamatan Kuta melalui Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Kuta, Minggu (17/5).

“Penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa harus dinyatakan secara jelas, tegas dan terbuka. Tidak boleh bersikap abu-abu atau saru geremeng terhadap persoalan reklamasi Teluk Benoa karena ini pertaruhan masa depan masyarakat Badung, pertaruhan masyarakat Bali. Kita akan membayar sangat mahal jika bermain-main dalam masalah reklamasi Teluk Benoa,” tandas Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta, I Nyoman Graha Wicaksana. Sebelumnya, pekan lalu pengurus PAC PDI Perjuangan Kuta di Tuban. Rapat dihadiri sejumlah pengurus PAC PDI Perjuangan Kuta, di antaranya Wakil Ketua, I Nyoman Indrawan dan Wayan Parek, Wakil Sekretaris Raka Buda serta beberapa pengurus lain. Dalam rapat terungkap aspirasi agar Cabup dan Cawabup Badung tegas menolak reklamasi Teluk Benoa.

Menurut Graha, reklamasi Teluk Benoa membahayakan Kuta. Teluk Benoa adalah muara akhir aliran Tukad Mati yang merupakan sungai terbesar dan terpenting di Kuta. Kini, tanpa ada reklamasi, muara Tukad Mati sering tersumbat sehingga menyebabkan banjir di kawasan Kuta dan sekitarnya. Jika reklamasi dilakukan di Teluk Benoa, pihaknya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Kuta.

“Bupati dan Wakil Bupati Badung wajib melindungi Kuta karena Kuta merupakan destinasi wisata unggulan Bali, bahkan Indonesia,” tandas Graha.

Segera Keluarkan Rekomendasi


Di sisi lain, PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta juga menegaskan sikap tidak mempersoalkan calon bupati dan calon wakil bupati Badung dari partainya berasal dari kader atau pun nonkader. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Pak Jokowi awalnya juga bukan kader, tapi akhirnya sukses di Solo lalu di Jakarta, kemudian menang pilpres. Bu Tri Rismaharini di Surabaya juga bukan kader. Di Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra juga bukan kader. Tapi, dengan menggandeng tokoh-tokoh nonkader itu, kita bisa menang. Jadi, sebagai partai besar, kita memang harus terbuka dan berkoalisi dengan rakyat, apalagi konteksnya pemilihan langsung,” kata Graha Wicaksana.

Kendati begitu, imbuh Graha, kader-kader PDI Perjuangan di Kecamatan Kuta tetap berharap dua kader PDI Perjuangan dari Kecamatan Kuta, yakni IGN Anom Gumanti dan IGN Sudiarsa bisa muncul. Graha berharap Anom Gumanti dan Sudiarsa bisa terlibat dalam hajatan politik pilkada ini karena keduanya dinilai sebagai kader-kader terbaik PDI Perjuangan Kecamatan Kuta.

Graha juga mendorong DPP agar segera mengambil keputusan dan mengeluarkan rekomendasi mengenai paket calon bupati-wakil bupati dari PDI Perjuangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul riak-riak di tingkat kader-kader partai di bawah. Di sisi lain, keputusan yang lebih cepat keluar akan memberikan waktu yang cukup untuk menjelaskan keputusan itu kepada kader-kader di bawah. Muara akhirnya, sosialisasi dan upaya pemenangan bisa digenjot lebih awal.

“Dulu waktu pilgub, rekomendasi keluar sehari menjelang batas akhir pendaftaran calon. Akhirnya, kita kurang maksimal mensosialisasikan jago kita dan itu berimplikasi pada upaya pemenangan,” ujar putra tokoh Kuta, Jro Mangku Made Suwedja ini. (b.)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.