Tak Persoalkan Kader Atau Nonkader
Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung
dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan wajib menyatakan sikap jelas
dan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. Aspirasi ini disampaikan kader-kader
PDI Perjuangan Kecamatan Kuta melalui Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan
Kecamatan Kuta, Minggu (17/5).
“Penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa harus dinyatakan
secara jelas, tegas dan terbuka. Tidak boleh bersikap abu-abu atau saru
geremeng terhadap persoalan reklamasi Teluk Benoa karena ini pertaruhan masa
depan masyarakat Badung, pertaruhan masyarakat Bali. Kita akan membayar sangat
mahal jika bermain-main dalam masalah reklamasi Teluk Benoa,” tandas Ketua PAC
PDI Perjuangan Kecamatan Kuta, I Nyoman Graha Wicaksana. Sebelumnya, pekan lalu pengurus PAC PDI Perjuangan Kuta di Tuban. Rapat dihadiri sejumlah
pengurus PAC PDI Perjuangan Kuta, di antaranya Wakil Ketua, I Nyoman Indrawan
dan Wayan Parek, Wakil Sekretaris Raka Buda serta beberapa pengurus lain. Dalam rapat terungkap aspirasi agar Cabup dan Cawabup Badung tegas menolak reklamasi Teluk Benoa.
Menurut Graha, reklamasi Teluk Benoa membahayakan Kuta. Teluk
Benoa adalah muara akhir aliran Tukad Mati yang merupakan sungai terbesar dan
terpenting di Kuta. Kini, tanpa ada reklamasi, muara Tukad Mati sering
tersumbat sehingga menyebabkan banjir di kawasan Kuta dan sekitarnya. Jika
reklamasi dilakukan di Teluk Benoa, pihaknya tidak bisa membayangkan apa yang
akan terjadi di Kuta.
“Bupati dan Wakil Bupati Badung wajib melindungi Kuta karena
Kuta merupakan destinasi wisata unggulan Bali, bahkan Indonesia,” tandas Graha.
Segera Keluarkan Rekomendasi
Di sisi lain, PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta juga menegaskan
sikap tidak mempersoalkan calon bupati dan calon wakil bupati Badung dari
partainya berasal dari kader atau pun nonkader. Keputusan sepenuhnya diserahkan
kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Pak Jokowi awalnya juga bukan kader, tapi akhirnya sukses
di Solo lalu di Jakarta, kemudian menang pilpres. Bu Tri Rismaharini di
Surabaya juga bukan kader. Di Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra juga bukan
kader. Tapi, dengan menggandeng tokoh-tokoh nonkader itu, kita bisa menang.
Jadi, sebagai partai besar, kita memang harus terbuka dan berkoalisi dengan
rakyat, apalagi konteksnya pemilihan langsung,” kata Graha Wicaksana.
Kendati begitu, imbuh Graha, kader-kader PDI Perjuangan di
Kecamatan Kuta tetap berharap dua kader PDI Perjuangan dari Kecamatan Kuta,
yakni IGN Anom Gumanti dan IGN Sudiarsa bisa muncul. Graha berharap Anom
Gumanti dan Sudiarsa bisa terlibat dalam hajatan politik pilkada ini karena
keduanya dinilai sebagai kader-kader terbaik PDI Perjuangan Kecamatan Kuta.
Graha juga mendorong DPP agar segera mengambil keputusan dan
mengeluarkan rekomendasi mengenai paket calon bupati-wakil bupati dari PDI
Perjuangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul riak-riak di tingkat
kader-kader partai di bawah. Di sisi lain, keputusan yang lebih cepat keluar
akan memberikan waktu yang cukup untuk menjelaskan keputusan itu kepada
kader-kader di bawah. Muara akhirnya, sosialisasi dan upaya pemenangan bisa
digenjot lebih awal.
“Dulu waktu pilgub, rekomendasi keluar sehari menjelang
batas akhir pendaftaran calon. Akhirnya, kita kurang maksimal mensosialisasikan
jago kita dan itu berimplikasi pada upaya pemenangan,” ujar putra tokoh Kuta,
Jro Mangku Made Suwedja ini. (b.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar