Terkini

Gubernur Pastika Pangkas Libur Galungan, Begini Tanggapan Ketua DPRD Bali

Setelah muncul Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Denpasar mengenai libur fakultatif di hari raya Galungan, kini Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mengeluarkan kebijakan memangkas libur Galungan yang sebelumnya tiga hari menjadi sehari, hanya pada puncak hari raya Galungan. Itu artinya, saat hari Penampahan Galungan, Selasa (16/12) besok, pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov Bali tetap masuk kerja. Begitu juga saat Umanis Galungan, Kamis (18/12) mendatang.


Kegiatan apel bendera di Pemprov Bali (Repro: www.baliprov.go.id)
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali, Dewa Gede Mahendra Putra kepada wartawan menjelaskan kebijakan itu diambil Gubernur Bali karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kebijakan Gubernur Mangku Pastika itu, kata Dewa Mahendra, disampaikan secara lisan saat rapat rutin. 

Kebijakan Gubernur ini pun ditanggapi Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama. Mantan Bupati Tabanan ini mengaku bisa memaklumi kebijakan Gubernur yang mewajibkan PNS tetap masuk kerja saat Penampahan Galungan dan Umanis Galungan. Hal ini dikarenakan perayaan Galungan kali ini bertepatan dengan masa akhir tahun yang merupakan waktu tutup buku anggaran. Karena itu, pekerjaan pemerintahan mesti digenjot. 

"Kami sudah tanyakan hal ini dan kami memaklumi karena ini memang akhir tahun. Kami harapkan para PNS juga bisa maklum dan tetap bekerja seperti biasa," kata politisi PDI Perjuangan ini. 

Kendati begitu, Adi Wiryatama menambahkan, pada hari raya Galungan berikutnya, PNS tetap diberikan libur saat Penampahan Galungan, hari Galungan dan Umanis Galungan. Hal ini untuk memberikan kesempatan PNS yang beragama Hindu dapat menjalankan perayaan Galungan dengan khusyuk.

Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Bali menyatakan keberatan dengan kebijakan Gubernur Pastika itu. Ditetapkannya hari Penampahan Galungan dan Umanis Galungan sebagai hari kerja tidak hanya membuat mereka kerepotan karena harus menyiapkan perayaan Galungan, tetapi juga menyebabkan PNS yang beragama Hindu tidak bisa berkonsentrasi merayakan hari raya Galungan. 

"Hari Galungan itu kan hari raya istimewa. Hampir semua PNS yang merayakannya akan pulang kampung. Bukan saja untuk sekadar bersembahyang, tetapi juga ada yang mengikuti pesangkepan di banjar atau mengunjungi keluarga. Kalau sekarang Umanis Galungan mesti kerja, pasti orang cuma pulang bersembahyang saja. Padahal kita tidak bisa hanya datang bersembahyang, melainkan juga harus ikut guyub dengan kerabat," kata salah seorang PNS Pemprov Bali yang enggan namanya ditulis di koran. (b.)

3 komentar:

  1. Kebijakan Tak konsisten, alasan akhir tahun kerjaan numpuk sebenarnya sudah disikapi jauh jauh hari.

    BalasHapus
  2. Kebijakan Gub yg tidak konsisten, alasan kerjaan numpuk akhir tahun harusnya disikapi jauh sebelum hari h..

    BalasHapus
  3. Saya tertarik dan senang dengan artikel Anda.
    Saya juga punya artikel yang menarik dan anda bisa akses di Pengembangan Bahasa dan Sastra

    BalasHapus

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.