Pemprov Bali Mesti Konsisten Laksanakan UU LKM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mesti konsisten melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengecualikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari pengaturan UU tersebut sekaligus menegaskan lembaga itu sebagai lembaga khusus milik masyarakat adat yang diatur hukum adat. UU LKM memperkuat kedudukan LPD sebagai aset ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat Bali.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Bali, I Nengah Wirata ketika berbincang dengan wartawan di Kerobokan, Badung, Kamis (6/3).

“”UU LKM ini melegitimasi visi dan misi Pak Mantra (IB Mantra, Gubernur Bali 1978—1988) yang menempatkan LPD sebagai penyangga adat dan budaya masyarakat Bali. Artinya, UU LKM ini mengembalikan LPD ke jati dirinya sebagai lembaga adat yang mengemban fungsi keuangan dan ekonomi krama adat Bali,” kata Wirata yang juga mantan Ketua LPD Desa Adat Kerobokan ini.

Sebagai tindak lanjut atas keluarnya UU LKM, imbuh Wirata, Pemprov Bali, DPRD Bali, dan Majelis Desa Pakraman (MDP) harus segera mengambil langkah strategis memperkuat LPD. Langkah MUDP Provinsi Bali yang mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh MDP, bendesa/kelian desa adat serta pengurus LPD se-Bali menyikapi UU LKM diapresiasi positif oleh Wirata. Menurut Wirata, langkah MUDP itu merupakan terobosan strategis untuk menyelamatkan LPD di tengah polemik mengenai kedudukan LPD pasca-UU LKM.

“Kini kita tinggal mendukung dan melangkah bersama MUDP Bali untuk merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai payung hukum bersama dalam pengelolaan LPD,” kata Wirata.

Menurut Wirata, dengan berlakunya UU LKM, peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang selama ini dijadikan landasan yuridis pendirian dan pengelolaan LPD, secara otomatis gugur. Landasan pendirian dan pengelolaan LPD kini adalah hukum adat, yang dalam tatanan adat masyarakat Bali diwujudkan dalam bentuk awig-awig atau perarem.

“Kalau memang perda mau dipertahankan, maka harus diselaraskan dengan amanat UU LKMD yang menegaskan LPD diatur hukum adat. Dengan kata lain, kedudukan perda adalah sebatas mengakui, mengayomi dan melindungi LPD sebagai duwe desa pakraman, bukan mengintervensi,” tegas Wirata. Bila langkah itu dipilih, menurut Wirata, jalan terbaik adalah mensinkronkan pengaturan LPD itu ke dalam Perda Desa Pakraman karena LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman. (b.)