Tegaskan LPD Diatur Hukum Adat Bali, MUDP Keluarkan Surat Edaran

Sumarta: "Perarem" LPD Bali segera Ditetapkan 

Teks dan Foto: I Made Sujaya 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di masing-masing desa pakraman atau desa adat di Bali merupakan salah satu duwe (aset) milik desa pakraman/desa adat yang diatur berdasarkan hukum adat Bali. Untuk menegaskan kedudukan LPD itu, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali mengelarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh bendesa/kelian adat desa pakraman/desa adat se-Bali yang menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pelayanan krama di LPD Desa Adat Pecatu, salah satu LPD terbaik.

SE ini merupakan langkah strategis penyelamatan LPD menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIII pasal 39 angka (3). SE tertanggal 6 Februari 2014 itu ditandatangani Bendesa Agung MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha dan Penyarikan Agung, I Ketut Sumarta.

Kepada wartawan, Sumarta menjelaskan, SE itu memuat sembilan poin penting. Poin pertama dan kedua menegaskan LPD sebagai salah satu duwe (aset) penuh desa pakraman yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur berdasarkan hukum adat. Ketiga, hukum adat yang mengatur keberadaan LPD pada masing-masing desa pakraman adalah awig-awig dan/atau pararem tentang LPD pada masing-masing desa pakraman. Keempat, guna meningkatkan serta menguatkan kelembagaan dan tata kelola (linggih lan sesana) LPD secara utuh di seluruh Bali, MDP Bali sebagai wadah tunggal “Payung Satu Langit Adat Bali” seluruh Desa Pakraman di Bali kini  sedang mempersiapkan Pararem LPD Bali yang akan berlaku sebagai hukum adat Bali yang secara khusus mengayomi dan mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali.

“Pararem LPD Bali akan dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan melalui Pasamuhan Agung atau Paruman Agung Majelis Desa Pakraman. Tidak ada pihak dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan Pararem LPD Bali,” tegas Sumarta saat menjelaskan SE tersebut kepada wartawan.

Sementara Pararem LPD Bali sebagai hukum adat Bali yang khusus mengayomi dan mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali sedang dipersiapkan untuk dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung atau Paruman Agung MDP Bali, maka keberadaan dan tata kelola LPD tetap berjalan seperti biasa, yaitu berdasarkan awig-awig dan/atau pararem tentang LPD yang dibuat oleh masing-masing desa pakraman dan berlaku hanya untuk desa pakraman setempat.

Segala aktivitas LPD di luar wewengkon (wilayah) desa pakraman dan/atau melibatkan pihak-pihak non-adat, wajib dikoordinasikan oleh Bandesa Pakraman/Klian Adat bersama Ketua LPD desa pakraman/desa adat bersangkutan. Sebaliknya, pihak-pihak non-lembaga adat yang bermaksud mengadakan aktivitas tertentu yang melibatkan LPD wajib berkoordinasi dengan MDP Bali sesuai jenjang. “Selanjutnya jajaran MDP bersangkutan wajib berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya MDP Bali satu tingkat di atasnya,” terang Sumarta. 

Menyangkut dana pemberdayaan dan/atau pembinaan LPD agar dititipkan/disimpan pada masing-masing LPD desa pakraman. Keberadaan dana pemberdayaan ini akan diatur dan digunakan dengan sebagaimana mestinya, berdasarkan hukum adat Bali (Pararem) tentang LPD yang sedang dipersiapkan untuk dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung atau Paruman Agung MDP Bali. (b.)