Terkini

Reklamasi Teluk Benoa dan Pelajaran Sejarah Bali

Teks: I Made Sujaya, Foto: Repro buku Bali Pada Abad XIX (Ide Anak Agung Gde Agung, Gadjah Mada University Press, 1989)

Rencana reklamasi Teluk Benoa, Kuta Selatan, Badung hingga kini tetap saja menjelma polemik berkepanjangan. Meskipun penolakan terhadap rencana itu datang dari berbagai kalangan masyarakat Bali, toh Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika tetap bertahan dengan keputusannya menerbitkan SK izin reklamasi. Belakangan DPRD Bali juga mendesak Gubernur mencabut SK izin reklamasi. Tapi, sejumlah kalangan menilai sikap DPRD Bali juga tidak tegas meminta Gubernur mencabut SK izin reklamasi.

Raja Klungkung terakhir, Dewa Agung Jambe
Sikap para pemimpin dan elite politik Bali yang ngotot maupun abu-abu itu kini tak pelak membiakkan berbagai kecurigaan di masyarakat. Tak sedikit yang percaya terjadi “perselingkuhan kelas tinggi” di balik rencana reklamasi Teluk Benoa.

Kondisi ini memunculkan keprihatinan mendalam. Para pemimpin dan politisi yang diharapkan bisa menjadi benteng untuk menjaga alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Bali tak berdaya di hadapan para pemodal.

Melihat sikap para pemimpin dan elite Bali kini dalam yang tak berdaya menghadapi pemodal kelas kakap, menarik untuk membandingkannya dengan sikap Raja Gelgel dan Raja Klungkungdi masa kerajan silam.

Sekitar abad ke-16, tatkala Bali mulai berkenalan dengan Belanda, Raja Gelgel juga pernah menolak memberikan izin pendirian kantor perdagangan di Kuta karena khawatir kedaulatan Bali terusik. Baru puluhan tahun kemudian izin diberikan setelah berkali-kali Belanda mengadakan pendekatan. Berikutnya, pada tahun 1621, ketika Raja Gelgel mengetahui pedagang-pedagang Belanda berlaku curang karena menyelundupkan barang dan tak mau membayar pajak, izin pendirian pos-pos perdagangan Belanda ditutup. Beberapa puluh tahun kemudian, karena Gelgel semakin merosot kekuasaanya, hubungan dagang dengan Belanda dibuka kembali dan izin mendirikan pos perdagangan diberikan lagi (baca laporan penelitian "Sejarah Badung 1779-1906", Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, 1992: 54-56).  

Pada tahun 1838, Raja Klungkung juga pernah membatalkan kerja sama rencana pengerukan pelabuhan Kusamba yang akan dilakukan Belanda. Memang, awalnya Klungkung yang menawari Belanda mengadakan pengerukan kuala yang tertimbun dan membuat sebuah pelabuhan yang layak sehingga kapal-kapal besar bisa mendarat. Biaya ditanggung sepenuhnya Kerajaan Klungkung. Seperti ditulis dalam buku Sejarah Klungkung (1983: 88), Belanda menyanggupi tetapi mengajukan syarat agar diizinkan mendirikan kantor perdagangan di Kusamba. Klungkung menolak syarat itu karena khawatir pendirian kantor perdagangan itu akan digunakan Belanda untuk kepentingan di luar perdagangan. Rencana pengerukan pelabuhan pun dibatalkan.

Hanya memang, tidak semua raja memiliki sikap tegas yang sama. Ada juga yang memberi ruang Belanda untuk membuka kantor perdagangan. Raja Gelgel dan Klungkung pun pada akhirnya, setelah berkali-kali didekati, mau bekerja sama dengan Belanda dan memberikan izin perdagangan kepada Belanda. Akhirnya, dari situlah Belanda pelan-pelan menggerogoti kedaulatan Bali hingga seruruh Bali bisa dikuasai pada 28 April 1908 yang ditandai jatuhnya Kerajaan Klungkung.

Mungkin inilah pelajaran penting sejarah Bali. Bahwa Bali sejatinya tidak ditaklukkan dengan senjata, tetapi melalui jalan investasi yang dibawa pemodal, baik korporasi maupun negeri lain. 

Para pemimpin Bali kini begitu mudah menyatakan diri nindihin gumi dan krama Bali, kenyataannya saat berhadapan dengan pemodal, mereka tak berdaya. Yang lebih memprihatinkan, tidak jarang mereka menjadi agen dan corong kepentingan pemodal. (b.)

1 komentar:

  1. memang sejarah akan terus berulang dengan pelaku yang berbeda-beda

    BalasHapus

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.