Terkini

"Kasepekang", Dihapuskan Saja atau Disesuaikan?


KASUS adat kasepekang kembali mencuat di Bali. Seorang warga Banjar Pakudui, Desa Pakudui, Tegalalang, Gianyar, Made Rangga dikenai sanksi kasepekang oleh banjarnya. Akibat sanksi ini, saat pengabenan ayahnya, almarhum Mangku Sunil yang juga pemangku Pura Puseh Pakudui itu, Made Rangga dikenai kewajiban membayar penanjung batu Rp 3.200.000. Kasus serupa sebelumnya juga muncul di beberapa tempat lain di Bali. Orang pun kembali membincangkan masalah kasepekang. Kerapnya kasepekang dikaitkan dengan hak untuk dikubur di kuburan desa memunculkan pemikiran untuk menghapuskan saja sanksi kasepekang dalam hukum adat Bali. Pasalnya, sanksi kasepekang yang disertai larangan mengubur di kuburan desa dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, ada juga yang memandang sanksi kasepekang masih perlu untuk dipertahankan sebagai upaya tetap menjaga kekuatan hukum adat Bali.

--------------------------

ISTILAH
kasepekang masih sulit untuk dirunut asal-muasalnya. Peneliti hukum adat Bali, Wayan P. Windia saat berbicara dalam semiloka bertajuk "Kasepekang dalam Perspektif Hukum dan HAM" yang dilaksanakan Bali Santhi LPM Unud, Jumat (19/9) lalu, ada banyak pendapat mengenai asal-usul kata kasepekang. Kersten, seperti dikutip Windia, berasal dari kata sepek yang mengandung arti 'mempermasalahkan di hadapan orang'. Dalam Kamus Bali-Indonesia yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali disebutkan kata sepek diartikan sebagai 'kucilkan', sedangkan kasepekang sama dengan 'dikucilkan'. Hal yang sama juga ditemukan dalam Hasil Pesamuhan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Provinsi Bali, 27 Februari 1997.
Pendapat lain tentang kasepekang dikemukakan oleh Wayan Koti Cantika. Dosen hukum adat Bali di Fakultas Hukum Unud ini mengemukakan kasepekang berasal dari kata sepi ikang yang mempunyai arti 'tidak diajak bicara' atau 'dikucilkan'. Dalam konteks sanksi adat, menurut Koti Cantika, kasepekang berarti masih diakui keberadaannya sebagai warga, tetapi dikucilkan dari berbagai aktivitas banjar adat atau desa adat.
"Kasepekang itu artinya di-tengilin (tidak diajak bicara) dan tidak diikutsertakan dalam saurah-arih kegiatan suka duka adat. Tapi masih punya hak seperti krama adat lainnya. Berbeda halnya dengan kanorayang yang artinya pipil-nya dikembalikan atau diberhentikan sebagai krama adat," beber Koti Cantika.
Namun kenyataannya, antara kasepekang dan kanorayang selama ini kerap dianggap sama. Kedua istilah itu juga disamakan artinya dengan kaeladang, kamenengang, tan polih arah-arahan, kagedongin, kapuikin gumi, kapuikin banjar, kapuikin desa atau pun tan polih suaran kulkul.
Kasepekang pun menjadi istilah yang mengerikan dan ditakuti orang Bali. Penyebabnya, kasepekang selalu disertai dengan adanya larangan penguburan jenazah. Padahal, hasil Pesamuhan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Februari 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanjung Batu sudah menentukan, krama desa adat yang dikenakan pamidanda kanorayang (pengucilan, penyisihan, skorsing) tidak dikenakan penanjung batu bila menggunakan setra, karena statusnya masih sebagai krama desa adat. Penanjung batu hanya dikenakan untuk krama yang diberhentikan. Hanya memang, krama yang kanorayang tidak mendapat bantuan banjar (tan polih penyanggran banjar), tidak mendapat menggunakan kentongan (tan polih suaran kulkul), dan tidak mendapat pemberitahuan (tan polih arah-arahan). Bersembahyang ke pura milik desa adat juga masih boleh tetapi wajib melakukan penyuakan atau nyuwaka (pemberitahuan) terlebih dulu kepada prajuru desa adat
Kendati sudah ada pedoman dari MPLA, toh masing-masing desa adat melaksanakan sanksi adat dengan caranya sendiri. Kasepekang disertai larangan penguburan jenazah umumnya tetap menjadi pilihan.
Karena itu, Majelis Desa Pakraman Bali mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kep/Psm 2/MDP Bali/X/2007 tertanggal 2007 yang menyatakan, "Penjatuhan sanksi adat kasepekang dan kanorayang, dilarang sementara, sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tatacara mengenai penjatuhan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali".
Memang, kasepekang sebagai sanksi adat belum dilengkapi dengan hukum acara. Karenanya, bagaimana pelaksanaan sanksi itu juga masih belum jelas. Bahkan, kerap kali kasepekang dikenakan tanpa memberikan kesempatan orang yang dikenai untuk membela diri. Kerap kali karena briuk siu.
"Kalau briuk siu itu sama dengan diktator mayoritas," kata Koti Cantika.
Windia berpandangan sanksi adat yang terbukti menjadi sorotan berbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan HAM seperti sanksi adat kasepekang sebaiknya ditinggalkan atau disesuikan sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan pengenaan sanksi adat, yaitu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kasukertan sekala-niskala (kedamaian lahir bathin).
Selain itu, perangkat pimpinan (prajuru) desa perlu mengadakan perubahan orientasi dalam menegakkan hukum adat (awig-awig desa). Penegakan awig-awig tidak lagi harus bersikukuh pada interpretasi teks awig-awig atau kuna dresta (kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun), melainkan lebih berorientasi pada konteks, manfaat dan senantiasa memperhatikan norma agama Hindu. (*)

4 komentar:

  1. Forum Pemerhati Desa Pakraman (FPDP) Bebetin
    Kepada Yth : Prajuru Desa Pakraman Bebetin dan Warga Krama
    Tembusan Yth. Kpd. Kantor Hukum &Ham Melalui Pengadilan Tinggi Denpasar, Bpk Gubernur Bali,Bpk Bupati Buleleng, Bpk Camat Sawan, Bpk Perbekel Desa Bebetin, MDP Agung Bali , MDP Buleleng, MDP Kec.Sawan .
    Dari : Forum Pemerhati Desa Pakraman (FPDP) Bebetin
    Hal : Tragedi Kasepekang 4 Warga Krama dan seorang Truna Di Bebetin Th 2009 , Melanggar Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Pakraman


    Berdasarkan ; Pesamuan Agung II di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar,
    telah menghasilkan keputusan bahwa sanksi kasepekang tidak boleh diberlakukan lagi.
    Om Swastyastu,
    KASUS kasepekang alias pengucilan dari desa adat adalah sebuah tragedi, Banyak yang tak paham, siapa yang seharusnya mengayomi masalah ini.

    BalasHapus
  2. lanjutan 2

    karena kasepekang termasuk kasus adat, bukan kasus agama. Urusan adat ada yang menanganinya, yakni Majelis Desa Pakraman, sebuah lembaga yang ada kepengurusannya dari Tingkat Desa (Majelis Desa Pakraman), Kecamatan (Majelis Alit Desa Pakraman), Kabupaten (Majelis Madya Desa Pakraman) sampai tingkat propinsi (Majelis Utama Desa Pakraman). Syukurlah majelis ini, pada Pesamuan Agung II di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, telah menghasilkan keputusan bahwa sanksi kasepekang tidak boleh diberlakukan lagi. Parisada tak bisa mencampuri urusan adat secara formal, karena Parisada mengurusi agama Hindu .Sebagai orang Bali dan pengurus Parisada Pusat, saya sudah lama risau dengan kasus-kasus adat, apalagi hukum kasepekang. Ini hukum di luar norma hukum Pidana. ( I Cening Sutiadnya ; Hukum Adat Tak Boleh Melanggar Pancasila, dan UU diatasnya karena Awig Awig Desa Pakraman Bebetin Berazas Pancasila ) , Jika dilaksanakan Kasepekang Maka OKNUM /yang Mengumumkan yang menjatuhkan Sanksi Jelas tidak Tunduk Pada Aturan yang berlaku dan disepakati Majelis pada Pesamuhan Agung diatas. Bagi Wargga yang Mendukung Kasepekang dan/atau Tidak melakukan Perubahan terhadap Awig awig/Sistem yang ada adalah termasuk WARGA yang mengikuti Jaman Kolonial Memecah Belah Persatuan Warga Kerama ).”Bahkan kasepekang dilarang ke pura untuk ( Ngayah dan Nuur Pemangku, Tidak mendapat pelayanan Adat seperti terjadi Prajuru Adat tidak bersedia sebagai Saksi dalam Pernikahan Anak permpuan kedua dari Putu wasa pada tgl 17 Desember 2009 namun di Depan Bpk Camat saat Persiapan Kunjungan Bpk Bupati I Gde Suastha bersikap Manut, dan pada Hari H. Hanya Kadus Nyoman Sutapa yang hadir , yg sebelumnya Nym Sutapa tidak bersedia. Hingga I Cening Sutiadnya HP.081907005150 Koordinasi dengan Perbekel Bebetin. pada kasus ini Putu Wasa di Bebetin” ) Hukum mana di dunia ini yang melarang orang, Ngayah di Pura dan lain lainnya. Banyak Ajaran Hindu Karuna/ Cinta Kasih , Ahimsa Tidak Menyakiti/Tidak Membunuh , Pada Tgl.16 Desember 2009 Pecaruan Desa, I GEDE SUASTHA Telah mengumumkan dan diketahui Umum tentang Kasepekang Putu Wasa dan Nyoman Budiartini melalui TOA.Hal tersebut tidak punya Dasar Alas Hukum dan Awig Awig yang kuat yaitu Pawos/Palet berapa disebut?.Jelas tidak ada Dasarnya. Jika Tak Berdasar /Beralas Hukum MAKA KAMI NYATAKAN PRAJURU bertindak SEWENANG WENANG Sekehendak Hati dan ini Tak Perlu mendapat Pembelaan dari Warga Krama dalam ruang Desa Pakraman Bebetin, Bukanlah mementingkan kepentingan Individu/Peroarangan dan/atau Kelompok Terbesar/terkecil, Bukan karena menanam jasa/tidak dll JADI Kepentingan Bersama /umum di Kedepankan jadikan UJUNG TOMBAK pengabdian di Adat. Mengabdi pada Adat menjauhkan diri dari Larangan dan mengikuti Ajaran Agama. Bukan Mengikuti Kehendak dan Melanggar Ajaran Agama dan Aturan/Hukum/ demi kepentiana Duniawi )
    Begitu kejamkah orang Bali?

    dilanjut ke 3

    BalasHapus
  3. lanjutan 3
    KASUS kasepekang alias pengucilan dari desa adat adalah sebuah tragedi, Banyak yang tak paham, siapa yang seharusnya mengayomi masalah ini. Interaktif di Radio Global,., karena kasepekang termasuk kasus adat, bukan kasus agama. Urusan adat ada yang menanganinya, yakni Majelis Desa Pakraman, sebuah lembaga yang ada kepengurusannya dari Tingkat Desa (Majelis Desa Pakraman), Kecamatan (Majelis Alit Desa Pakraman), Kabupaten (Majelis Madya Desa Pakraman) sampai tingkat propinsi (Majelis Utama Desa Pakraman). Syukurlah majelis ini, pada Pesamuan Agung II di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, telah menghasilkan keputusan bahwa sanksi kasepekang tidak boleh diberlakukan lagi. Parisada tak bisa mencampuri urusan adat secara formal, karena Parisada mengurusi agama Hindu .Sebagai orang Bali dan pengurus Parisada Pusat, saya sudah lama risau dengan kasus-kasus adat, apalagi hukum kasepekang. Ini hukum di luar norma hukum Pidana. ( I Cening Sutiadnya ; Hukum Adat Tak Boleh Melanggar Pancasila, dan UU diatasnya karena Awig Awig Desa Pakraman Bebetin Berazas Pancasila ) , Jika dilaksanakan Kasepekang Maka OKNUM /yang Mengumumkan yang menjatuhkan Sanksi Jelas tidak Tunduk Pada Aturan yang berlaku dan disepakati Majelis pada Pesamuhan Agung diatas. Bagi Wargga yang Mendukung Kasepekang dan/atau Tidak melakukan Perubahan terhadap Awig awig/Sistem yang ada adalah termasuk WARGA yang mengikuti Jaman Kolonial Memecah Belah Persatuan Warga Kerama ).”Bahkan kasepekang dilarang ke pura untuk ( Ngayah dan Nuur Pemangku, Tidak mendapat pelayanan Adat seperti terjadi Prajuru Adat tidak bersedia sebagai Saksi dalam Pernikahan Anak permpuan kedua dari Putu wasa pada tgl 17 Desember 2009 namun di Depan Bpk Camat saat Persiapan Kunjungan Bpk Bupati I Gde Suastha bersikap Manut, dan pada Hari H. Hanya Kadus Nyoman Sutapa yang hadir , yg sebelumnya Nym Sutapa tidak bersedia. Hingga I Cening Sutiadnya HP.081907005150 Koordinasi dengan Perbekel Bebetin. pada kasus ini Putu Wasa di Bebetin” ) Hukum mana di dunia ini yang melarang orang, Ngayah di Pura dan lain lainnya. Banyak Ajaran Hindu Karuna/ Cinta Kasih , Ahimsa Tidak Menyakiti/Tidak Membunuh , Pada Tgl.16 Desember 2009 Pecaruan Desa, I GEDE SUASTHA Telah mengumumkan dan diketahui Umum tentang Kasepekang Putu Wasa dan Nyoman Budiartini melalui TOA.Hal tersebut tidak punya Dasar Alas Hukum dan Awig Awig yang kuat yaitu Pawos/Palet berapa disebut?.Jelas tidak ada Dasarnya. Jika Tak Berdasar /Beralas Hukum MAKA KAMI NYATAKAN PRAJURU bertindak SEWENANG WENANG Sekehendak Hati dan ini Tak Perlu mendapat Pembelaan dari Warga Krama dalam ruang Desa Pakraman Bebetin, Bukanlah mementingkan kepentingan Individu/Peroarangan dan/atau Kelompok Terbesar/terkecil, Bukan karena menanam jasa/tidak dll JADI Kepentingan Bersama /umum di Kedepankan jadikan UJUNG TOMBAK pengabdian di Adat. Mengabdi pada Adat menjauhkan diri dari Larangan dan mengikuti Ajaran Agama. Bukan Mengikuti Kehendak dan Melanggar Ajaran Agama dan Aturan/Hukum/ demi kepentiana Duniawi )
    Begitu kejamkah orang Bali? Ternyata tidak. Buktinya, yang terkena hukum kasepekang hanya krama Bali, krama pendatang tidak kena apa-apa. Apalagi kalau pendatang itu bukan orang Hindu, wah... halus sekali penerimaan orang Bali. Mana ada pedagang sate dari Madura yang tinggal di desa adat mengalami kasepekang? Mana ada pedagang pecel lele dari Jawa Timur yang berjualan di desa adat kena kasepekang? Om Shanti Shanti Shanti Om. Tertanda FPDP( forum pemerhati desa pakraman ) Bebetin.

    BalasHapus
  4. lanjutan 4
    Ayo adakan rembuk, malu hanya bisa ngomong ajeg Bali, dan tingkatkan Budaya Malu bagi Perangkat Adat Desa dan Warga Krama yaitu ; Malu Pada Diri Sendiri, Malu pada orang lain, dan Malu tidak berbuat /Malu Berdiam diri apalagi sebagai Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat atau sebagai Intelektual. tetapi dalam praktik Bali dibiarkan merana. (•Putu Setia ) danKoti Santika: Wicara medasar hasil pesamuan 3 tahun 1974, pamidanda kesudamala desa. Masalah kasepekang yang dikaitkan dengan HAM dan merupakan pelanggaran HAM. Pesan saya kita membuat awig-awig agar fleksibel, tidak terlalu keras dan longgar. Om Santi Santi Santi, Om. I Cening Sutiadnya; Penyebab banyak kasepekang di Desa Pakraman Bebetin karena :1) Tidak ada dibentuk Majelis Desa Pakraman, 2) Tidak Ada Perangkat Kertha Desa dan Sabha Desa ,3) Desa Pakraman hanya dipegang oleh Bendesa dan Prajuru saja Penyebab Terjadinya Masalah Masalah Desa Adat. 4) Awig Awig yang tidak sesuai dengan Azas Pancasila dan UU NKRI. Dan disalah Gunakan Awig Awig oleh Perangkat Desa Pakraman.BUKTI BUKTI : Permasalahan Adat dan Lingkungan , Bendesa TIDAK KOOPERATIF Mengayomi Warga Krama, Keputusan -Keputusan penting di Desa Pakraman Bebetin di Kuasai Bendesa dan Prajuru/Tidak sesuai aturan. Tidak terlaksana Rutinitas Paruman Desa. Semua hal diatas berakibat: Warga Kerama Seolah olah Manut sanunut dalam kondisi Tertekan secara psikis. ( ini merupakan Kekerasan Psikis ) dalam Ramah Tangga ada Payung Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU P KDRT ) . bukan kekerasan Pisik saja diatur termasuk kekerasan Mental/Psikis. HAMBATAN Nanti: Pengabdian di Adat bukan lahan mencari Nafkah lebih banyak membutuhkan Abdi Tulus Desa Pakraman. Bukan menjadi Abdi seumur hidup/MEWARIS.Kata Siapa? . Kesimpulan FPDP Bebetin : 1)) Awig Awig Tertulis dibuat tanpa Tahapan yg benar tidak mengayomi, Diskriminatif ,Tindakan &Keputusan di Adat diambil sekelompok orang, Akibat Tidak dibentuk Struktur yg benar Pengurus Adat ( Adanya Kertha Desa, Sbaha desa, Majelis Desa) berakibat pada Kewenagan dimonopoli, & Prajuru Tidak Patuh pada Perda/Keputusan Pesamuhan II ,Sabha.dll 2)) Kepada yang menjadi Tokoh Adat, Tokoh Desa untuk Aktif berbicara dan mengambil tindakan Nyata tindak lanjut Perbaikan Sistem Tata Desa Pakraman kearah lebih Maju ,Mengayomi Warga Krama Segera REVISI.3)) Aspirasi Warga Krama Jangan dianggap LAWAN,4)) Kepada semua Pihak agar berlaku Jujur pada Diri dan Adil dalam KAYIKA. 5)) Pemerintah Desa Perbekel,Camat, Bupati seharusnya Peka dan aktif dengan masalah sosial di Bebetin. Jangan warga dielus saat Pilkada/pilkades/pilkadus/pileleg saja .Bukan Tokoh kalau Ngekoh Ngomong. , hendaknya Peduli ini ! Bukan pada Pembangunan Fisik saja. 6)) Bpk Camat berjanji kpd Kt Tika Dkk.FPDB Bebetin bahwa setelah tgl 17 Des 2009 menyelesaikan tindak lanjut Surat MDP Buleleng No.76-MDP-BLL/XI/2009 tgl 14 Nop 2009. 7)) Surat Somasi Warga ( Gede Subandi dan Ketut Negara cs Kpd Bendesa&Perbekel hal Hibah Tanahnya th 1978.Segera Sikapi. Dan dijawab tertulis. Om Shanti Shanti Shanti Om. Tertanda FPDP Bebetin

    BalasHapus

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.