Terkini

Jangan Beri Bantuan, Desa Pakraman yang Masih Kenakan "Kasepekang"

* Boleh Dipertahankan, tapi tanpa Larangan Mengubur Mayat 


BOLEH saja para peneliti, pakar, intelektual dan tokoh-tokoh agama Hindu menyuarakan untuk menghapuskan saja sanksi adat kasepekang. Kenyataannya, meski berkali-kali pengenaan sanksi kasepekang mengundang sorotan, sanksi adat model ini masih bisa kita temukan dalam penyelesaian persoalan adat di banjar atau desa adat. Karenanya, muncul keraguan sanksi adat kasepekang di Bali bisa dihapuskan.
Namun, Ketua PHDI Provinsi Bali, IGN Sudiana punya usulan menarik untuk kian mengeliminir pengenaan sanksi kasepekang. Caranya, menghentikan bantuan dari pemerintah daerah, baik Pemprop Bali maupun Pemkab/Pemkot.
"Bagi desa-desa adat yang masih memberlakukan sanksi adat kasepekang, jangan lagi diberikan bantuan," kata Sudiana.
Menurut Sudiana, untuk menghapus sanksi kasepekang diperlukan adanya peran pemerintah. Gubernur, bupati, walikota mesti ikut mendukung upaya menghapuskan sanksi kasepekang yang dinilainya sudah tidak anut dengan zaman.
Namun, I Gede Suardika dari FH Universitas Mahasaraswati menilai kasepekang tetap harus dipertahankan. Pasalnya, kasepekang merupakan senjata pamungkas bagi desa adat. "Kalau itu dihapus, taksu Bali bisa hilang," katanya.
Hanya memang, Suardika sependapat agar pengenaan sanksi kasepekang diminimalisir. Kasepekang harus diposisikan sebagai pilihan terakhir. Sebelum mengenakan sanksi kasepekang, harus ditempuh upaya-upaya lain yang lebih bersifat membina dan mendidik.
Bendesa Desa Pakraman Kesiman, I Made Karim menyatakan sudah pernah mengusulkan agar kasepekang tidak lagi dimasukkan sebagai pamidanda (sanksi adat). Namun, sanksi itu tetap saja dimasukkan karena dianggap kurang tenget (angker) kalau kasepekang dihapus.

Namun, Bendesa Desa Pakraman Kesiman, I Made Karim mengusulkan agar sanksi adat kasepekang digunakan secara selektif. Keputusan pengenaan kasepekang pun harus digodok secara matang dan tidak berdasarkan briuk siu.
"Tidak boleh keputusan pengenaan sanksi kasepekang didasarkan atas voting. Harus ada pertimbangan yang matang dan melibatkan penglingsir (tetua) atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai masalah hukum adat," kata Karim.
Selain itu, sanksi kasepekang harus ada tempo waktunya, tidak boleh berlaku untuk selama-lamanya. "Dan yang paling penting lagi, kasepekang jangan disertai dengan larangan mengubur di kuburan desa," tandas Karim.
Bendesa Desa Adat Kerobokan, Badung, AA Kompyang Sutedja juga kurang sepakat jika kasepekang dihapuskan. Menurut Kompyang, sanksi kasepekang perlu dipertahankan sebagai upaya menjaga kekuatan adat Bali.
Namun, Kompyang juga sepakat agar pengenaan sanksi kasepekang tidak diobral. Tidak setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan sanksi kasepekang.
"Kasepekang itu upaya terakhir setelah berbagai upaya lainnya tidak mempan," kata Kompyang.
Selain itu, menurut Kompyang, mekanisme pengenaan sanksi kasepekang juga harus diperjelas. Banjar tidak boleh serta merta memutuskan mengenakan sanksi kasepekang tanpa sepengetahuan prajuru desa adat. Selain itu, krama yang dikenai sanksi juga harus diberi kesempatan untuk membela diri termasuk di hadapan kerta desa (pengadilan desa) dan paruman (rapat paripurna) desa.
Di atas semua itu, Kompyang menilai, sangat dibutuhkan adanya kualitas prajuru banjar atau desa yang benar-benar paham tentang adat dan esensi hukum adat. Prajuru tidak boleh terbawa arus warganya yang menginginkan keputusan yang serbacepat.
"Bila perlu keputusan dipending dulu sambil prajuru bersama kerta desa menelusuri permasalahan yang sebenarnya secara tuntas sehingga tidak sampai orang yang tidak bersalah dikenai hukuman. Lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah," tandas Kompyang. 


Teks dan Foto: I Made Sujaya

5 komentar:

  1. Di Desa Pakraman Bebetin kecamatan sawab BULELENG telah terjadi banyak warga kerama kasepekang bahkan salah satu sekeha truna yang karena tidak rapat turut di kasepekang oleh bendesa. Terakhir ini agustus 2009 putu wasa dikasepekang karena menggugat bendesa yang WANPRESTASI terhadap perjanjian tertulis hak guna pakai toko . Yang tanahnya milik adat . Dikontrakkan oleh bendesa mengetahui pjs kades . Dan kelian kelian banjar, di nopember 1987. Berstempel desa adat dan perbekel. Putu wasa yang tinggal di banjar adat desa itu , mencari keadilan di PN Singaraja, Proses persidangan terus berlangsung hingga desember 2009. Namun Bendesa tidak kooperatif menghadiri sidang. Berdasar awig awig tertulis yang sudah ada dan dutanda tanganni oleh Bpk Bupati, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Putu Wasa menurut awig awig bahkan dibenarkan mencari keadilan di PN Singaraja. Tgl.16 Dese,er saat mecaru desa juga bendesa telah mengumumkan melalui alat pengeras suara desa ( corong/loudspeaker TOA ) bahwa Putu Wasa Kasepekang dan nantinya agar melakukan guru piduka di 3 pura desa. WAHHH APA TIDAK TERBALIK TUCH ? Prajuru YANG SEHARUSNYA di sanksi DEMIKIAN KARENA tidak melaporkan benda purbakala patung SINGA DI pura desa YANG DIGELAPKAN panitia, DAN akah ATAI DISEBUT pedangingan pura JUGA DIGELAPKAN. PURA desa DAN pura bukit/puseh SAAT pemugaran DAN kini TELAH DILAPORKAN KE polsek sawan. Oleh cening redika. Dan sistem Kasepekang adalah disalah gunakan oleh prajuru adat desa pakraman Bebetin untuk menakuti warga krama, dan proses penjatuhan sanksi hanya melalui keiinginan pribadi prajuru. Tidak melalui proses tahap paruman desa. Hanya melalui pembicaraan beberapa orang diantara terdekat prajuru saja yang tentunya tidak sah. Kini putu wasa terus mohon bantuan dan mencari simpatisan pemerhati kasus ini. Dapat dikirim /dihubungi hp 081907005150. LANGKAH YANG DITEMPUH, MELAPORKAN PRAJURU YANG MENGHALANGI PUTU WASA SAAT NGAYAH DIPURA DAN DISEBARLUASKAN KASEPEKANG, KOORDINASI BERSURAT KE MAJELIS ALIT kECAMATAN , mADYA bULELENG , MMDP bULELENG TELAH MEMBERI SOLUSI MELALUI SURAT NO 76 TGL 14-11-2009, UNTUK PERUBAHAN AWIG AWIG DESA YANG TAK SESUAI DGN PERKEMBANGAN DAN TERBUKTI TAK MAMPU MENGAYOMI KRAMA DAN PERLU DIBENTUK KERTHA DESA DAN SABHA DESADAN cAMAT sAWAN DAN aGUNG bALI Om shanti shanti shanti om.

    BalasHapus
  2. Di Desa Pakraman Bebetin kecamatan sawab BULELENG telah terjadi banyak warga kerama kasepekang bahkan salah satu sekeha truna yang karena tidak rapat turut di kasepekang oleh bendesa. Terakhir ini agustus 2009 putu wasa dikasepekang karena menggugat bendesa yang WANPRESTASI terhadap perjanjian tertulis hak guna pakai toko . Yang tanahnya milik adat . Dikontrakkan oleh bendesa mengetahui pjs kades . Dan kelian kelian banjar, di nopember 1987. Berstempel desa adat dan perbekel. Putu wasa yang tinggal di banjar adat desa itu , mencari keadilan di PN Singaraja, Proses persidangan terus berlangsung hingga desember 2009. Namun Bendesa tidak kooperatif menghadiri sidang. Berdasar awig awig tertulis yang sudah ada dan dutanda tanganni oleh Bpk Bupati, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Putu Wasa menurut awig awig bahkan dibenarkan mencari keadilan di PN Singaraja. Tgl.16 Dese,er saat mecaru desa juga bendesa telah mengumumkan melalui alat pengeras suara desa ( corong/loudspeaker TOA ) bahwa Putu Wasa Kasepekang dan nantinya agar melakukan guru piduka di 3 pura desa. WAHHH APA TIDAK TERBALIK TUCH ? Prajuru YANG SEHARUSNYA di sanksi DEMIKIAN KARENA tidak melaporkan benda purbakala patung SINGA DI pura desa YANG DIGELAPKAN panitia, DAN akah ATAI DISEBUT pedangingan pura JUGA DIGELAPKAN. PURA desa DAN pura bukit/puseh SAAT pemugaran DAN kini TELAH DILAPORKAN KE polsek sawan. Oleh cening redika. Dan sistem Kasepekang adalah disalah gunakan oleh prajuru adat desa pakraman Bebetin untuk menakuti warga krama, dan proses penjatuhan sanksi hanya melalui keiinginan pribadi prajuru. Tidak melalui proses tahap paruman desa. Hanya melalui pembicaraan beberapa orang diantara terdekat prajuru saja yang tentunya tidak sah. Kini putu wasa terus mohon bantuan dan mencari simpatisan pemerhati kasus ini. Dapat dikirim /dihubungi hp 081907005150. LANGKAH YANG DITEMPUH, MELAPORKAN PRAJURU YANG MENGHALANGI PUTU WASA SAAT NGAYAH DIPURA DAN DISEBARLUASKAN KASEPEKANG, KOORDINASI BERSURAT KE MAJELIS ALIT kECAMATAN , mADYA bULELENG , MMDP bULELENG TELAH MEMBERI SOLUSI MELALUI SURAT NO 76 TGL 14-11-2009, UNTUK PERUBAHAN AWIG AWIG DESA YANG TAK SESUAI DGN PERKEMBANGAN DAN TERBUKTI TAK MAMPU MENGAYOMI KRAMA DAN PERLU DIBENTUK KERTHA DESA DAN SABHA DESADAN cAMAT sAWAN DAN aGUNG bALI Om shanti shanti shanti om.

    BalasHapus
  3. YTH. MAJELIS AGUNG DESA PAKRAMAN BALI, MMDP BULELNG , MADP KEC SAWAN, BPK BAPAK PHDI , PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    KAMI DARI FORUM PEMERHATI DESA PAKRAMAN BEBETIN MENDUKUNG DAN TURUT MEMOHONKAN DALAM PENCARIAN KEADILAN KASEPEKANG PUTU WASA KARENA WARGA KRAMA TAK SEPENDAPAT DENGAN TINDAKAN SEWENANG WENANG PRAJURU DESA PAKRAMAN BEBETIN. YANG TAK KOOPERATIF. SELALU MENGHINDAR DAN TAK MAU MENGADAKAN PARUMAN DESA. SEBAGAIMANA DI KEHENDAKI WARGA KERAMA . SEJAK 22 TAHUN SILAM HINGGA KINI.

    BalasHapus
  4. MAJELIS DESA PEKRAMAN ORANG-2NYA HANYA PINTAR WACANA, TETAPI BUKTIKAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HASILNYA NOL KOMA KOSONG, ALIAS TANPA DASAR SASTRA HINDU YANG PASTI. PALING-2 BERLINDUNG DIBALIK KETIAK PEJABAT TERKAIT. KASUS DI KLK: PURA DALEM ITU TERPISAH (BOLEH DIPISAH-2 DARI KAHYANGAN TIGA APA BAGAIMANA?) JANGAN HANYA ASAL BUNYI, TANPA BERNAI BERTINDAK SESUAI SASTRA. MIRIP BHAGAWAN BISMA, ORANG PINTAR TETAPI DIAM TAK BERKUTIK KETIKA DRUPADI DITELANJANGI. BUKTIKAN APLIKASI SASTRA AGAMA HINDU, JANGAN ALA BEO NGOCEH MENGIKUTI MANUSIA

    BalasHapus
  5. kasus perebutan pura di belakang rs klk, itu disebabkan aparat pemberi ijin terbentuknya desa pekraman baru, tidak melihat realita ke lapangan. jadilah pemicu merasa memiliki pura dalem tersebut. desa yang terlebih dahulu berdiri terus ditekan oleh aparat. itu realita. sekarang majelis desapun ikut-2an bak aparat. lucu,aneh di negara Indonesia, orang beragama dilarang! (berlindung dibalik masalah nama). sekarang aparat seperti bebek (yg bisa pisahkan makanan dalam lumpur) atau tanaman kapu-2 yang hidup tanpa pegangan (prinsipnya asal selamat, persetan ajaran agama)

    BalasHapus

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.