Terkini

Puputan Klungkung, Cermin Keberanian Pemimpin Memikul Tanggung Jawab


Dari sisi mana pun kita memandang peristiwa Puputan Klungkung, satu pelajaran yang penting untuk dipetik yakni sikap berani memikul tanggung jawab itu serta berani pula berada di garda terdepan untuk mempertanggungjawabkan pilihan sikap sang pemimpin. Raja Klungkung, Dewa Agung Jambe, --apa pun motivasinya-- mengambil keputusan puputan, berani memikul tanggung jawab sebagai pemimpin serta berani menanggung risiko atas keputusan yang diambilnya. Sikap berani memikul tanggung jawab dan menanggung risiko semacam ini sangat dirindukan bisa hadir pada sosok pemimpin Bali kini. Inilah yang mengemuka dalam seminar sejarah "Refleksi Seabad Puputan Klungkung dan Kebangkitan Nasional dalam Masyarakat Multikultur" di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon, Denpasar, Kamis (24/4) lalu. Dalam seminar itu ditampilkan dua pembicara, Drs. AA Bagus Wirawan, S.U. (dosen sejarah Unud dan tokoh Klungkung) serta I Made Sujaya, S.S. (pengasuh rubrik "Tamiang Bali" DenPost Minggu serta pegiat Sanggar Binduana, Klungkung). Berikut laporan wartawan DenPost, I Kadek Mustapa yang dimuat di DenPost Minggu, 27 April 2008, halaman 6. 

******
 
Puputan Klungkung yang terjadi 28 April 1908 silam merupakan babak akhir dari proses penetrasi kolonialisme Belanda di Tanah Bali. Menurut Wirawan, Puputan Klungkung salah satu bentuk perlawanan rakyat Bali menentang kolonialisme Belanda. Hanya saja, ideologi yang mendasarinya masih sebatas ideologi tradisional yakni ideologi negara kerajaan.

"Namun, itu bisa dimaknai sebagai benih-benih ketidaksenangan terhadap penjajahan Belanda. Di daerah-daerah lain pun di Nusantara juga seperti itu. Diponegoro berperang membela daerahnya, Imam Bonjol membela daerahnya. Setelah ideologi nasionalisme tertanam di benak bangsa Indonesia, barulah perlawanan itu dalam kerangka negara bangsa bernama Indonesia," kata Wirawan.

Bali juga memiliki perlawanan dalam bentuk puputan yang dilandasi ideologi modern dan loyalitas kepada negara bangsa Indonesia yakni Puputan Margarana. Di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai, para pejuang Bali memilih berperang sampai titik darah penghabisan untuk menunjukkan harga diri sebagai bangsa berdaulat yang tak ingin dijajah.

Sementara Sujaya memandang Puputan Klungkung sebagai buah dari karut-marutnya politik Bali pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Karut-marut itu berupa perpecahan di antara kerajaan-kerajaan yang ada sehingga membuat Belanda lebih mudah menaklukkan kerajaan-kerajaan di Bali satu per satu.

"Jika raja-raja Bali itu bisa bersatu, memandang ancaman terhadap satu kerajaan merupakan ancaman terhadap seluruh Bali, mungkin Puputan Klungkung atau pun Puputan Badung tidak akan terjadi," kata pemuda kelahiran Desa Kusamba, Klungkung ini.

Karena itu, menurut alumni Fakultas Sastra Unud ini, makna penting yang bisa diambil dari Puputan Klungkung yakni pentingnya kesadaran tentang Bali sebagai satu kesatuan yang utuh. Bali mesti bergandengan tangan, saling menjaga, saling memperkokoh. Dalam konteks kekinian, kebijakan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain semestinya berpegang kepada kesadaran Bali sebagai satu kesatuan yang utuh.

"Perang secara fisik memang sudah berakhir, tetapi perang dalam kerangka ideologi, perang kepentingan masih terus terjadi sepanjang masa termasuk di Bali kini. Karenanya, kesadaran tentang Bali yang bersatu tetap relevan," ujar penulis buku Sepotong Nurani Kuta dan Perkawinan Terlarang ini.

Selain itu, menurut Sujaya, makna lain yang juga penting untuk diambil dari Puputan Klungkung adalah keberanian pemimpin untuk memikul tanggung jawab dan menanggung risiko atas keputusan yang diambil. Apa pun motivasinya, Raja Klungkung telah menunjukkan sikap berani memikul tanggung jawab dan menanggung risiko atas keputusan yang diambil.

Makna ini, kata dia, penting untuk dimunculkan di tengah hiruk pikuk dunia politik dalam musim pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini. Pasalnya, tak sedikit pemimpin dan calon pemimpin lari dari tanggung jawab apalagi hendak menanggung risiko atas keputusan yang diambil.

"Yang terjadi malah sebaliknya, rakyat dikorbankan. Contoh sederhana, saat sebelum pemilihan, para kandidat menandatangani pernyataan siap menang dan siap kalah. Tetapi begitu kalah, sang calon tak segan-segan menggunakan rakyat sebagai korban. Konflik pun terjadi dan sang kandidat yang kalah dengan mudah mengatakan tidak ada kaitan dengan konflik itu," kata Sujaya.

Namun, Sujaya menambahkan, sikap berani bertanggung jawab di masa sekarang tentu bukan lagi soal berani mati, tetapi bagaimana secara tulus dan total melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin, memikirkan nasib rakyat, memudahkan hidup rakyat dan menyejahterakan rakyat. Bukan malah menangguk keuntungan pribadi guna mengembalikan modal saat kampanye dengan mengabaikan kesusahan rakyat. (b.)

1 komentar:

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.