Dua Tapak Jejak Dari Gianyar

MEMBINCANG Gianyar di masa kerajaan, yang mengemuka kerap kali jejak-jejak kelam. Gianyar di masa kerajaan adalah Gianyar yang kurang beruntung karena terjepit oleh lawan-lawannya yang juga menjadi tetangga. Kondisi ini kemudian melahirkan pilihan pragmatis penguasa Gianyar masa itu yakni menyerahkan kerajaan di bawah kekuasaan dan perlindungan Belanda agar kerajaan tidak hancur dan jatuh ke tangan musuh bertetangga.
Namun, ada dua jejak berbeda dalam sejarah Gianyar yang menarik untuk disimak selain jejak-jejak kelamnya.

Jejak pertama yakni di pertengahan abad XIX. Raja Dewa Manggis VII yang memerintah kerajaan Gianyar mengangkat seorang patih agung yang ulung dari kaum Sudra yakni dua bersaudara, I Made Pasek dan I Ketut Pasek. Seperti ditulis Ida Anak Agung Gde Agung dalam buku Bali Abad XIX (1989) patih ini di mata raja dan masyarakat kerajaan Gianyar saat itu dianggap sebagai seorang yang cakap dalam soal pemerintahan dan diplomasi. Kepiawaian politik I Made Pasek disebut-sebut telah mengantarkan kerajaan Gianyar disegani sebagai kerajaan yang berwibawa di Bali. Hanya memang, karena tidak dari golongan bangsawan, kedua orang ini tidak diangkat sebagai patih agung secara resmi.
Tatkala mengawini seorang wanita dari Desa Sukawati yang kemudian diberi nama Jero Nyeri, Dewa Manggis VII mengangkat I Ketut Sare atau I Ketut Sukawati sebagai patih agung. Sejak saat itu, peran I Made Pasek tergantikan. Menurut Ida Anak Agung Gde Agung, sejak I Ketut Sare diangkat menjadi patih agung, kerajaan Gianyar mengalami masa suram. Pasalnya, I Ketut Sare dianggap tidak mempunyai pengalaman dalam soal pemerintahan, tidak pernah mengeyam pendidikan untuk menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan serta dalam masa yang begitu genting akibat pertikaian politik Gianyar dengan Klungkung dan Bangli.
Jejak kedua, pada dua dekade permulaan abad ke-20. Ketika itu, Belanda mewajibkan orang Bali berkasta rendah untuk menjalani kerja kasar tanpa upah setiap tiap tahun. Kewajiban kerja rodi, menurut sumber-sumber Belanda, tidak dikenakan kepada kelompok Triwangsa.
Mendapat beban berat seperti itu, bukan berarti rakyat jelata Bali dari golongan Sudra tidak melawan. Sumber-sumber Belanda menyebut terjadinya demonstrasi sekelompok warga Sukawati, Gianyar pada tahun 1917. Ketika diganjar hukuman enam hari kerja keras karena tak mau menjalani heerendienst, 136 lelaki dari Sukawati diiringi ratusan pendukung berarak-arakan ke kota Gianyar memrotes keputusan itu. Malah, demonstrasi ini berakhir rusuh. Tercatat lima orang demonstran terbunuh, 11 orang luka berat dan 26 orang ditangkap. Belanda terpaksa turun tangan. Residen Belanda di Gianyar kemudian mengumumkan hukuman kerja keras itu sudah dijalankan tanpa embel-embel apa pun lagi.
Kedua jejak ini terasa paradoks, memang. Pada jejak pertama kita melihat adanya penghargaan kepada kelompok masyarakat dari kelas bawah untuk turut berada dalam akses kekuasaan. Sementara jejak kedua menggambarkan perjuangan kelas bawah yang ingin disetarakan, tak ada diskriminasi.
Namun, catatan penting yang bisa diberikan pada kedua jejak ini yakni pada adanya semangat pembaruan. Jejak pertama menunjukkan adanya kesadaran penguasa untuk menghargai kompetensi pribadi-pribadi terpilih dari rakyatnya yang pada masa itu dipandang tidak lazim bahkan tidak tepat untuk menduduki suatu posisi terhormat dalam elite kekuasaan. Pada jejak kedua kita melihat semangat pembaruan dari rakyat Gianyar yang rindu melihat perlakuan yang setara dan sejajar.
Inilah barangkali sumbangan kecil dari sejarah Gianyar di antara jejak-jejak masa lalunya yang kelam. * I Made Sujaya