Terkini

Cara Bali Kuno Menjaga Hutan

PELAKSANAAN Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Nusa Dua, Bali, 3-14 Desember mendatang membangunkan kesadaran banyak orang mengenai pentingnya menjaga bumi tetap hijau. Banyak pihak kemudian menggelar aksi penanaman pohon. Menghijaukan hutan, menanami lahan-lahan gundul.
Para ahli lingkungan pun tiada henti mengingatkan agar negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk menjaga hutannya. Betapa tidak, hutan-hutan tropis itu tidak saja menjadi sumber udara bersih bagi manusia tetapi juga menyerap emisi gas karbondioksida yang menjadi penyebab utama Pemanasan Global.
Bali, pulau mungil ini, juga diberkahi hutan seluas 127.271,01 Ha atau 22,59% dari luas Pulau Bali. Dari luasan itu, 95.766,06 Ha merupakan hutan lindung, 4.154,40 Ha merupakan taman wisata alam, 1.373,50 Ha merupakan taman hutan raya, 1.762,80 Ha merupakan cagar alam, 2.075 Ha hutan wisata dan 8.626,36 hutan produksi terbatas.
Luasan hutan Bali masih jauh dari ideal. Pasalnya, syarat ideal sebuah daerah mestinya memiliki hutan sekitar 39% dari luas wilayahnya. Luasan hutan seluas 22,59% itu pun belum tentu utuh karena banyak hutan-hutan lindung di Bali kini yang telah dirabas warga dan diganti dengan tanaman produksi.
Ini sesuatu yang paradoks, memang. Lantaran Bali memiliki tradisi sarat pesan-pesan untuk menjaga kelangsungan hutannya. Upacara wana kertih merupakan salah satu contoh tradisi yang sasarannya mengingatkan manusia Bali untuk tidak merusak hutan. Begitu juga tradisi Tumpek Pengatag yang mengamanatkan manusia Bali untuk berterima kasih kepada pohon-pohonan.
Karena itu, patut disyukuri jika sejumlah desa di Bali hingga kini masih menjaga kelangsungan hutannya melalui caranya sendiri yakni mitos atau pun awig-awig. Desa-desa itu di antaranya Tenganan Pegringsingan, Kukuh dengan Alas Kedatonnya, Sangeh dengan Alas Pala-nya, Padang Tegal Ubud dengan Wenara Wananya.
Sejauh yang bisa diperiksa dalam sejumlah sumber-sumber sejarah dan kepurbakalaan, kearifan lokal dalam tradisi Bali untuk menjaga hutan telah muncul pada zaman Bali Kuno yakni sekitar abad ke-9-14 Masehi. Dalam sejumlah prasasti dari zaman tersebut ditemukan nama-nama jabatan dalam pemerintahan pada masa itu yang berkaitan erat dengan pengelolaan hutan. Jabatan-jabatan itu di antaranya, Hulu Kayu, Nayakan/Samgat Buru, Caksu Nayakan Buru, serta Nayakan Manuk.
Hulu Kayu, menurut Dr. Goris merupakan Menteri Kehutanan pada pemerintahan Bali Kuno. Boleh jadi, memang. Pasalnya, Hulu Kayu berarti pemimpin pohon/hutan (hulu artinya pemimpin).
Sementara Samgat Buru atau Nayakan Buru dapat diartikan sebagai pemimpin ahli yang tugasnya mengurusi segala kegiatan yang berkaitan dengan perburuan di hutan. Termasuk dalam tugas Samgat Buru atau Nayakan Buru yakni menarik pajak dari hasil kegiatan perburuan.
Sementara Caksu Nayakan Buru bisa disejajarkan dengan polisi jagawana di zaman sekarang. Tugas Caksu Nayakan Buru yakni mengawasi secara langsung kegiatan perburuan di dalam hutan.
Dari isi sejumlah prasasti, tampaknya masuk ke hutan atau berburu ke hutan bagi orang-orang Bali Kuno haruslah seizin penguasa. Karena itu, orang tidak bisa sembarangan masuk hutan apalagi berburu. Terlebih lagi, pada masa itu, ada beberapa jenis pohon kayu yang dilindungi yak boleh sembarangan ditebangi seperti kamiri (kemiri), bodi, sekar kuning (kemuning?) dan pohon buah muden (mundeh?). Boleh jadi, larangan menebang pohon-pohon tersebut sebagai upaya perlindungan karena tanaman itu berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu.
Menjaga kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan suci juga sudah muncul berabad-abad silam. Dalam Prasasti Penataran Besakih A yang berangka tahun 1366 Saka (1444 Masehi) dimuat permakluman raja kepada seluruh rakyat Bali, terutam para pejabat seperti Hulupati, Adipati dan pejabat lainnya untuk menjaga kawasan hutan lindung di sekitar Pura Besakih. Dalam aturan itu dilarang memetik buah-buahan dan merusak tanaman yang tumbuh di tegalan dan hutan di sekitar Pura Besakih.
Selain itu, masyarakat juga dilarang menangkap dan membunuh binatang yang berkeliaran di sekitarnya. Para pejabat juga dilarang mengambil segala sesuatu yang tumbuh di hutan di sekitar kawasan Besakih tanpa surat papucuk celek penelek dari Dhalem atau raja. Sebaliknya, penduduk desa di sekitar Besakih yang diberikan hak istimewa untuk mengawasi dan mengelola keberadaan hutan dan lingkungan Besakih dibebaskan dari segala kewajiban pajak dan upeti.
Begitulah jejak panjang tradisi Bali dalam menjaga hutannya. Kita memang kaya tradisi jaga lingkungan, merawat bumi. Namun, perilaku kita seringkali paradoks. Tradisinya kita pelihara sebagai sebuah ritual, tetapi laku nyata kita jauh dari pesan tradisi itu. Karenanya, kita semakin kehilangan hutan. Kita semakin kehilangan kemungkinan menghirup udara bersih. Konferensi Perubahan Iklim Dunia yang kebetulan diadakan di Bali pun tampaknya tak akan banyak mengubah perilaku kita. Apalagi kita memandang hajatan itu lebih sebagai berkah untuk membangkitkan bisnis pariwisata kita.
Teks: I Made Sujaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

balisaja.com Desain Templateism.com Hak Cipta © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.