Dugaan Politik Uang Warnai Pemilu Legislatif di Bali

Diposkan Oleh balisaja.com Pada Rabu, 09 April 2014 | 05.19

Teks: I Made Sujaya, Foto: Repro hukum.kompasiana.com

Pemilihan umum (pemilu) legislatif di Bali pada Rabu (9/4) hari ini diwarnai dengan dugaan praktik politik uang (money politics) dari para calon anggota legislatif (caleg). Hal ini tercermin dari laporan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali yang didominasi kasus politik uang.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Rudia di sela-sela apel kesiapan pengawasan pemilu di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Renon, Selasa (8/4) menjelaskan laporan dugaan politik uang itu berasal dari berbagai daerah di Bali, seperti Buleleng, Karangasem, Badung dan Bangli. Namun, Bawaslu tidak merinci berapa jumlah laporan politik uang yang masuk dan bentuk-bentuk politik uang itu.

Di Bangli, kasus dugaan politik uang terungkap dilakukan salah satu caleg dari salah satu partai peserta pemilu di Desa Landih, Bangli. Panwaslu Bangli menemukan sedikitnya Sembilan warga menerima uang Rp 100.000 disertai bujukan untuk memilih salah satu caleg.

Panwaslu Bangli kini menangani kasus dugaan politik uang itu. Bawaslu Bali juga memantau kasus politik uang di Bangli ini. Lembaga ini bertekad memberantas kasus politik uang karena mencederai demokrasi.  (b.)

Pileg di Bali: 2,9 Juta Pemilih, 3.220 Caleg

Teks: I Made Sujaya, Foto: Repro

Rabu (9/4) hari ini, bertepatan dengan Buda Pon wuku Tolu Sasih Kadasa, sebanyak 2.936.235 warga Bali akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan para calon anggota legislatif periode 2014—2014. Jutaan pemilih ini akan menyalurkan hak suaranya di 8.095 tempat pengumutan suara (TPS) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Sebagaimana data di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bali, jumlah pemilih terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng mencapai 532.019 atau sekitar 18%. Jumlah pemilih terendah di Kabupaten Klungkung, yakni 153.521 atau sekitar 5%.

2,9 juta suara itu akan diperebutkan 3.220 calon legislatif, baik di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 414 kursi.

Untuk DPR RI, 9 kursi diperebutkan 99 caleg, sedangkan 4 kursi DPD RI diperebutkan 41 caleg. Untuk DPRD Bali, 55 kursi diperebutkan 458 caleg.

Untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota: 45 kursi DPRD Buleleng diperebutkan 374 caleg, 35 kursi DPRD Jembrana diperebutkan 227 caleg, 45 kursi DPRD Karangasem diperebutkan 313 caleg, 30 kursi DPRD Klungkung diperebutkan 236 orang caleg, 40 kursi DPRD Gianyar diperebutkan 315 caleg, 45 kursi DPRD Denpasar diperebutkan 372 orang caleg, 40 kursi DPRD Badung diperebutkan 297 caleg, dan 40 kursi DPRD Tabanan diperebutkan 261 orang caleg.

Partisipasi pemilih di Bali biasanya cukup tinggi, mencapai rata-rata 70%. Dalam pemilu legislatif 2009, partisipasi pemilih mencapai 77%. Pada pemilu 2014 ini, KPUD Bali menargetkan angka partisipasi pemilih 70--80%. (b.)

Jadi Pebisnis, Pemuda Bali Jangan Lupa Bangun Desa

Diposkan Oleh balisaja.com Pada Senin, 07 April 2014 | 09.59

Teks dan Foto: I Made Sujaya

Para pemuda Bali memiliki potensi besar untuk menjadi pengusaha. Menjadi pebisnis, pemuda Bali tak mesti hijrah ke kota, tetapi juga bisa mulai dari desa. Justru, dalam berbisnis, generasi muda Bali tidak boleh lupa untuk membangun desanya.

Pemilik Elizabeth International School, I Nyoman Sukadana dan pemilik Coco Group, I Nengah Natya tampil sebagai pembicara dalam seminar Bali Young Entrepeneur di LPD Desa Adat Kedonganan

Hal ini disampaikan Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra saat memberi motivasi pada peserta seminar bisnis yang digelar Forum Bali Young Entrepenur di ruang pertemuan gedung LPD Desa Adat Kedonganan, Minggu, 6 April 2013. Seminar bertajuk “Bali Young Entrepeneur, Why Not” itu didukung  LPD Desa Adat Kedonganan, Bank Permata Sedana dan Koperasi Tri Guna Artha. Sebagai tuan rumah, Madra diminta berbagi pengalaman sekaligus memberi motivasi bagi sekitar 100 pebisnis muda yang hadir.

Menurut Madra, Bali tidak hanya bisa tumbuh dari kota besar tetapi juga dari desa adat. LPD yang ada di masing-masing desa adat di Bali, menurut Madra, bisa dijadikan mitra untuk menumbuhkan para pebisnis muda Bali.

“Jangan malu membangun desa. Justru di desa kita bisa berbisnis sekaligus membangun lingkungan,” kata Madra.

Madra mencontohkan Kedonganan. Dulu banyak yang tidak tahu Kedonganan. Tapi, melalui para pemudanya yang menggerakkan LPD, Kedonganan bisa turut memetik kemajuan ekonomi. Kini, hampir seluruh warga Desa Adat Kedonganan menjadi pebisnis karena setiap warga memiliki saham dalam usaha warung ikan bakar (kafe sea food) di Pantai Kedonganan. Warung-warung ikan bakar itu menjadi milik bersama.

“Melalui LPD kami bangun ekonomi kerakyatan dan jiwa entrepreneurship warga. Kini setiap warga Kedonganan mendapatkan passif income rata-rata Rp 700.000 per bulan dari warung-warung ikan bakar itu,” kata Madra.

Ketua Forum Bali Young Entrepreneur, GP Wirasaputra mengajak anak-anak muda Bali untuk bangkit dan tidak takut menjadi pengusaha. Untuk menjadi pengusaha, yang terpenting bukanlah modal uang, tetapi kemauan yang kuat untuk memiliki usaha. Modal yang justru lebih penting adalah jejaring (networking).

 “Kita mungkin tidak punya uang untuk memulai usaha, tapi kalau kita punya kemampuan dan jejaring, kita bisa mendapatkan modal dari orang lain,” kata Ketua Forum Bali Young Entrepeneur, GP Wirasaputra.

Forum Bali Young Entrepenur baru terbentuk Oktober 2013 dan secara resmi berakta notaries pada Desember 2013. Anggota Bali Young Entrepenur kini baru 30 orang yang berasal dari seluruh Bali. Hampir semua anggota memiliki bisnis sendiri atau melanjutkan bisnis milik orang tua. Namun ada juga yang berstatus pegawai tetapi memiliki jiwa entrepeneurship.

Ide terbentuknya Bali Young Entrepeneur diawali dari ngobrol-ngobrol di facebook. “Kami sepakat membentuk wadah untuk berkomunikasi atau pun bertukar informasi bagaimana menjadi pebisnis muda,” kata Wirasaputra didampingi Ni Made Devi Wijayanti, pengurus Forum Bali Young Entrepeneur yang juga warga Desa Adat Kedonganan.

Seminar bisnis Bali Young Entrepenur menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Ketua Jaringan Pengusaha Hindu Indonesia (JAPHA) yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, Sayu Ketut Sutrisna Dewi, pemilik Elizabeth International School, Nyoman Sukadana serta pemilik Coco Grup, Nengah Natya. (b.)

Menangkal Pengaruh Buruk "Karang Panes"

Diposkan Oleh balisaja.com Pada Jumat, 04 April 2014 | 06.46

Teks dan Foto: I Putu Jagadhita

Orang Bali memang percaya betul kehidupan manusia sangat ditentukan oleh waktu dan ruang. Dari sinilah kemudian lahir kepercayaan soal dewasa ayu (hari baik). Sementara dalam hal ruang, orang Bali akan memilih tempat atau lahan yang paling baik, lahan yang tidak dipantangkan dalam lontar.

Menurut  sulinggih dari Griya Kutuh, Kuta, Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda ada beberapa lontar yang memuat tentang baik-buruknya tata letak dan bentuk pekarangan atau tanah untuk tempat tinggal atau perumahan. Di antaranya, Tutur Bhagawan Wiswakarma, Bhamakretti, Japakala dan Asta Bhumi.

Dalam lontar-lontar tersebut, pekarangan rumah yang ngulonin (terletak di bagian hulu) banjar atau pura memang termasuk pekarangan yang dianggap kurang baik untuk ditempati. “Penghuninya sering terkena musibah, sakit-sakitan, sering terjadi perselisihan yang menimbulkan terjadinya pertengkaran antarsesama penghuni,” jelas penulis buku Tata Letak Tanah dan Bangunan: Pengaruhnya terhadap Penghuninya ini.

Namun, kondisi tersebut bisa dinetralisir dengan jalan memundurkan tembok panyengker (pembatas) rumah. Antara tembok banjar atau pura dengan tembok rumah dibuatkan gang kecil (rurung gantung). Sementara di luar tembok pekarangan agar dibangun pelinggih (bangunan suci) berbentuk padmacapah dan di tanah pekarangan dibuatkan upacara pemahayu pekarangan (pecaruan karang tenget/angker).

Selain karang ngulonin banjar atau pura, masih banyak posisi pekarangan yang dianggap berakibat buruk bagi penghuninya. Yang cukup dikenal orang yakni karang katumbak (tertusuk) jalan atau gang. Orang juga sering menyebut dengan istilah tusuk sate. Posisi tanah katumbak jalan atau gang ini, dalam keyakinan orang Bali, tidak baik dihuni karena bisa menyebabkan bahaya, kesusahan dan sakit-sakitan. Hal ini juga berlaku untuk rumah yang posisinya tertusuk sungai (tumbak tukad).

Ada juga posisi pekarangan rumah yang dikenal dengan sebutan karang negen. Menurut IB Putra Manik Aryana dalam buku Indik Karang Panes, yang dimaksud karang negen yakni dua pekarangan rumah milik satu orang yang letaknya berhadap-hadapan dipisahkan jalan. Mirip dengan karang negen, ada juga karang sandanglawang yakni pekarangan rumah orang yang bersaudara (kakak-adik) yang posisinya berhadap-hadapan, hanya dibatasi jalan/gang. Penghuni kedua jenis karang itu dipercaya akan mengalami kesusahan, sakit-sakitan, sering terlibat pertengkaran.

Masih banyak posisi pekarangan yang dipantangkan untuk ditempati. Namun, Manik Aryana menyatakan apabila memang terpaksa menempati atau menghuni karang panes dapat meruwatnya dengan membangun pelinggih serta menggelar upacara pecaruan.

Manik Aryana memberi contoh kasus karang katumbak jalan, gang, sungai, got atau pun jurang. Menurut lontar Bhamakertih, pekarangan dengan posisi katumbak bisa diruwat dengan mendirikan pelinggih berbentuk padma alit, stana Sang Hyang Durgamaya. Sementara penghuni rumah melakukan aci (menghaturkan sesaji) pada hari-hari suci di padma alit tersebut.

“Untuk jenis pekarangan yang tergolong ‘panas’ lainnya, disarankan membuat padma capah sebagai stana Sang Hyang Indrablaka/Indraplaka dan pada hari yang tergolong rerahinan (hari suci), penghuninya menghaturkan aci (sesaji) untuk memohon keselamatan dan agar terhindar dari pengaruh buruk pekarangan rumah tersebut,” tandas Manik Aryana. (b.)

Pemprov Bali Mesti Konsisten Laksanakan UU LKM

Diposkan Oleh balisaja.com Pada Jumat, 07 Maret 2014 | 07.20

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mesti konsisten melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengecualikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari pengaturan UU tersebut sekaligus menegaskan lembaga itu sebagai lembaga khusus milik masyarakat adat yang diatur hukum adat. UU LKM memperkuat kedudukan LPD sebagai aset ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat Bali.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Bali, I Nengah Wirata ketika berbincang dengan wartawan di Kerobokan, Badung, Kamis (6/3).

“”UU LKM ini melegitimasi visi dan misi Pak Mantra (IB Mantra, Gubernur Bali 1978—1988) yang menempatkan LPD sebagai penyangga adat dan budaya masyarakat Bali. Artinya, UU LKM ini mengembalikan LPD ke jati dirinya sebagai lembaga adat yang mengemban fungsi keuangan dan ekonomi krama adat Bali,” kata Wirata yang juga mantan Ketua LPD Desa Adat Kerobokan ini.

Sebagai tindak lanjut atas keluarnya UU LKM, imbuh Wirata, Pemprov Bali, DPRD Bali, dan Majelis Desa Pakraman (MDP) harus segera mengambil langkah strategis memperkuat LPD. Langkah MUDP Provinsi Bali yang mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh MDP, bendesa/kelian desa adat serta pengurus LPD se-Bali menyikapi UU LKM diapresiasi positif oleh Wirata. Menurut Wirata, langkah MUDP itu merupakan terobosan strategis untuk menyelamatkan LPD di tengah polemik mengenai kedudukan LPD pasca-UU LKM.

“Kini kita tinggal mendukung dan melangkah bersama MUDP Bali untuk merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai payung hukum bersama dalam pengelolaan LPD,” kata Wirata.

Menurut Wirata, dengan berlakunya UU LKM, peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang selama ini dijadikan landasan yuridis pendirian dan pengelolaan LPD, secara otomatis gugur. Landasan pendirian dan pengelolaan LPD kini adalah hukum adat, yang dalam tatanan adat masyarakat Bali diwujudkan dalam bentuk awig-awig atau perarem.

“Kalau memang perda mau dipertahankan, maka harus diselaraskan dengan amanat UU LKMD yang menegaskan LPD diatur hukum adat. Dengan kata lain, kedudukan perda adalah sebatas mengakui, mengayomi dan melindungi LPD sebagai duwe desa pakraman, bukan mengintervensi,” tegas Wirata. Bila langkah itu dipilih, menurut Wirata, jalan terbaik adalah mensinkronkan pengaturan LPD itu ke dalam Perda Desa Pakraman karena LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman. (b.)

Memaknai Hari Buda Wage Kelawu di Zaman Uang

Diposkan Oleh balisaja.com Pada Rabu, 19 Februari 2014 | 07.33

Teks dan Foto: I Made Sujaya

Banyak orang menyebut sekarang ini zaman uang. Tiada yang lebih berkuasa kini selain uang. Orang-orang kini menempatkan  uang di atas segalanya. Ungkapan yang menyebut uang di masa sekarang menjadi raja ada benarnya.

Dalam pemahaman ilmuwan modern, keadaan itu disebut sebagai materialistis. Materi, terutama uang, mendapatkan posisi mahapenting dalam kehidupan manusia. Materialisme kemudian melahirkan perilaku hidup konsumtif.

Orang Bali pun kini tak luput dari pengaruh zaman uang tersebut. Budaya materialistis dan gaya hidup konsumtif kian terasa kuat dalam kehidupan masyarakat Bali.

Jika dicermati, Bali memiliki cukup banyak konsep, ajaran dan hari suci yang fungsinya untuk mengingatkan manusia agar tidak gila terhadap uang. Salah satu tradisi itu, perayaan hari Buda Wage Kelawu atau BudaCemeng Kelawu yang jatuh saban Buda Wage wuku Kelawu. Hari raya itu kini bakal dirayakan manusia Bali pada Rabu (19/2) hari ini.

Awam memang memaknai Buda Cemeng Kelawu sebagai hari piodalan pipis. Namun, sejatinya Buda Cemeng Kelawu memiliki makna yang lebih dari sekadar piodalan pipis. Buda Cemeng Kelawu dapat disamakan dengan hari keuangan ala Bali. Pada Buda Cemeng Kelawu orang Bali diingatkan tentang hakikat uang dalam kehidupan.

menarik dari perayaan hari suci Buda Cemeng Kelawu di kalangan orang Bali awam yakni adanya keyakinan mengenai pantangan untuk bertransaksi menggunakan uang. Di sejumlah daerah juga disebutkan saat Buda Cemeng Kelawu dipantangkan untuk membayar atau menagih utang-piutang atau pun memberikan/menyedekahkan beras kepada orang lain.

Bagi orang yang hidup dalam tradisi modern, pantangan semacam ini tentu saja sulit untuk diterima. Dinamika perekonomian masyarakat yang begitu tinggi membuat tidak mungkin untuk menghentikan transaksi menggunakan uang dalam sehari. Menghentikan transaksi berarti juga menghentikan kegiatan ekonomi. Berhentinya kegiatan ekonomi berarti kerugian.

Namun, pantangan bertransaksi menggunakan uang dan alat pembayaran sejenisnya di hari Buda Cemeng Kelawu mesti dimaknai sebagai sebuah kearifan lokal Bali dalam memandang arti dan makna uang. Orang Bali menyadari uang merupakan sesuatu yang telah menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Terlebih lagi di masa serbaparadoks kini. Seperti disuratkan dalam Nitisastra, di zaman Kaliyuga yang menang adalah ia yang memiliki uang. Dengan uang, orang kini bisa melakukan apa saja untuk memuaskan keinginannya. Mulai dari membeli mobil terbaru, rumah mewah hingga membeli jabatan tinggi.

Karena begitu berkuasanya uang di zaman Kaliyuga, orang Bali senantiasa diingatkan untuk bisa mengendalikan dirinya dalam memandang, memaknai, memperlakukan serta mencari uang. Saat Buda Cemeng Kelawu, orang Bali disadarkan  betapa uang bukanlah segalanya, uang bukanlah dewa. Dengan membiarkan uang diam, tidak dibayarkan dan tidak beredar, orang Bali diingatkan tentang hakikat uang. Yang berkuasa atas segala dunia ini adalah Yang Maha Agung, Yang Mahasumber, Yang Maha Pencipta.

Dalam suatu kesempatan, budayawan I Wayan Geria menyatakan sepatutnya Bali bersyukur karena memiliki modal yang sangat penting dan kuat yakni budaya. Hanya saja, modal itu selama ini dimaknai sebagai benda semata. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya budaya materilialisme dan gaya hidup konsumtif.

Modal sebagai budaya, nilai-nilai atau konsep-konsep hidup dilupakan. Diperparah lagi dengan pengaruh globalisasi, modal budaya itu semakin ditinggalkan. Globalisasi, menurut Geria, memang ditularkan melalui tiga hal penting yakni teknologi, media dan ideologi. Namun, teknologi, media dan ideologi juga dipahami sebagai benda semata, padahal lebih dari sekadar kebendaan.

“Ideologi misalnya, yang berkembang sekarang adalah ideologi pasar, ideologi uang. Semuanya diukur dengan uang,” kata mantan Dekan Fakultas Sastra Unud ini.

Hal itulah kemudian menyebabkan banyak orang kini berpikiran pragmatis atau instan. Masyarakat di lapisan bawah kini kebanyakan berpikir mudah dan cepat saja. Ketika membincang desa pakraman misalnya, yang terbayang dalam pikiran masyarakat Bali sekarang adalah seberapa besar bantuan yang diterima. Padahal, desa pakraman  menyangkut hal-hal yang sangat esensial dalam pengembangan kebudayaan Bali, lebih dari sekadar bantuan material.

Para pemimpin atau tokoh-tokoh berpengaruh di Bali juga mengikuti irama itu. Tatkala hendak mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan anggota dewan, kebanyakan yang menghambur-hamburkan uang, ke sana-ke mari membagi-bagi uang, memberi bantuan untuk mendapat dukungan rakyat. Ini tak pelak menyebabkan masyarakat semakin berpikir pragmatis, selalu berpikir bantuan dan bantuan. Sikap mandiri menjadi sulit terbangun.

“Semestinya lapisan menengah, seperti para ilmuwan, intelektual dan cerdik-cendikia yang mengembalikan keadaan dunia agar tidak semakin terseret ke dalam kubangan budaya materilistis, jzaman serbauang. Tapi sayangnya, kalangan ilmuwan, intelektual dan cerdik-cendikia kita juga ikut kena pengaruh gaya hidup materilistis, pragmatis,” kata Geria.

Kendati begitu, Geria menilai sikap optimistis harus terus dipupuk. Salah satu upaya untuk mencegah kian parahnya gaya hidup materlistis yakni semakin meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Pasalnya, hanya dari pendidikanlah keadaan dunia bisa dibenahi. (b.)

Mengapa Anak yang Lahir Saat Wuku Wayang mesti Di-“bayuh”?

Diposkan Oleh balisaja.com Pada Sabtu, 15 Februari 2014 | 16.53

Teks dan Foto: I Made Sujaya

Hari ini manusia Bali merayakan hari Tumpek Wayang. Hari Tumpek Wayang diidentikkan dengan sebuah tradisi, bayuh oton sapuh leger bagi anak yang lahir pada wuku Wayang.

Bagi anak yang lahir pada wuku Wayang diberikan bayuh oton yang khusus, sebab anak tersebut dianggap salah wadi atau lahir salah, sesuai dengan nama wuku. Menurut mitologi Kalapurana, anak ini dapat disantap oleh Batara Kala. Untuk menghindarinya perlu di-bayuh dengan panglukatan Sang Mpu Leger, yakni penglukatan dengan sarana tirtha Wayang.

Lontar Kalapurana mengisahkan Batara Siwa berputra dua orang, yaitu Batara Kala dan Dewa Kumara. Pada suatu ketika Batara Kala yang bertabiat seperti raksasa bertanya kepada ayahandanya, menanyakan siapa saja yang boleh disantapnya. Siwa menjelaskan bahwa yang boleh disantap adalah bila ada orang yang berjalan tepat tengah hari dan yang lahir pada wuku Wayang. Setelah mendengar hal itu, Batara Kala teringat bahwa adiknya, Dewa Kumara lahir pada hari Sabtu Kliwon wuku Wayang. Karena itu ia ingin menyantapnya, tetapi dilarang oleh Batara Siwa dengan alasan adiknya masih terlalu kecil. Setelah beberapa lama, datang lagi Batara Kala mohon agar adiknya bisa disantapnya, namun sebelumnya Batara Siwa telah menyuruh Dewa Kumara lari ke bumi. Mengetahui hal tersebut Batara Kala lalu mengejarnya ke Bumi. Untuk menghalangi tertangkapnya Dewa Kuamra, Batara Siwa dengan Batari Uma dengan mengendarai lembu putih turun. Ia ke dunia tepat tengah hari. Kala pun dihadangnya. Melihat hal ini Siwa pun mau disantap namun Siwa berkelit melalui teka-teki yang harus dikupas.

Kalau ia berhasil bisa menyantapnya. Akhirnya Batara Kala pun tidak berhasil mengupas teka-teki itu hingga akhirnya waktu telah condong ke barat. Sementara Dewa Kumara telah jauh larinya. Dengan sangat geramnya Bhatara Kala mengejarnya. Karena kepepet Dewa Kumara bersembunyi pada onggokan sampah. Sang Kala menerkamnya, dan Kumara pun berlari lagi. Batara Kala pun mengutuk orang ynag membuang sampah supaya terkena penyakit menular, sembari berlari mengejar Dewa Kumara.

Dewa Kumara lalu bersembunyi di tungku api di dapur orang. Dewa Kala melihatnya, lalu mengambil dari tungku api kanan. Kumara pun keluar melalui tungku api kiri, dan Kumara terlepas dari terkamanya. Dewa Kala lagi-lagi mengutuk orang, agar siapa saja yang tidak menutup tungku bila memasak akan mengalami kebakaran.

Sementara itu Dewa Kumara telah jauh pergi dan bertemu dengan pegelaran wayang. Dengan sedihnya ia mohon belas kasihan Ki Dalang agar sudi menyembunyikan dirinya sehingga tak ditemukan oleh Batara Kala. Ki Dalang belas kasihan lalu menyuruh Dewa Kumara masuk ke dalam bungbung gender-nya. Dewa Kumara sangat gembira mengikuti petunjuk Ki Dalang. Sementara Dewa Kala pun tiba. Ia melihat pajangan banten. Karena lapar, lalu ia menyantap habis bebantenan tersebut.

Setelah kenyang lalu ia bertanya kepada Ki Dalang, di mana Dewa Kumara  itu berada. Dengan tenang Ki Dalang menjawab dan menjelaskan bahwa Dewa Kumara ada pada perlindungannya. Bilamana Dewa Kala dapat mengembalikan banten itu dengan utuh, Dewa Kumara akan diserahkan. Kalau tidak, Dewa Kumara tidak boleh disantap.

Tentu saja Dewa Kala tak bisa mengembalikan banten yang telah disantapnya. Ia pun akhirnya menyerah. Dewa Kumara lalu dipulangkan ke sorga. Ki Dalang dan Dewa Kala bercakap-cakap dan mengadakan kesepakatan. Bilamana ada orang yang lahir pada wuku Wayang dan tidak dilukat dengan penglukatan Mpu Leger, boleh disantap oleh Dewa Kala. Dewa Kala pun menjadi senang.

Sejak itulah, setiap anak yang lahir pada wuku Wayang mesti di-bayuh dengan penglukatan wayang. Bayuh oton bagi anak yang lahir pada wuku Wayang memerlukan jenis upakara yang jauh lebih besar dan harus menanggap wayang serta diselesaikan oleh dalang yang ahli untuk itu. Dalang ini disebut Sang Mpu Leger. Pagelaran wayang bayuh oton biasanya menghambil cerita Batara Kala.

Menurut Wayan Budha Gautama dalam buku Rerahiyan, Hari Raya Umat Hindu, ada dua jenis pesucian bayuh oton wuku Wayang. Bagi yang lahir pada hari Minggu-Jumat wuku Wayang, pesucian dirinya disebut sudamala. Sedangkan yang lahir pada hari Sabtu wuku Wayang, pesucian dirinya disebut sapuh leger.  (b.)